Buka konten ini
ISU boikot pembahasan APBD mencuat di lingkungan DPRD Kepri menyusul pemangkasan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan hingga 50 persen.
Sejumlah legislator DPRD Kepri dikabarkan keberatan lantaran besaran pokir yang sebelumnya mencapai sekitar Rp6 miliar kini tersisa sekitar Rp2,5 miliar. Di tengah kondisi tersebut, muncul pula isu bahwa pimpinan DPRD tidak mengalami pemotongan serupa.
Kepala Bagian Umum dan Humas Protokol Setwan DPRD Kepri, Isnaini Bayu Wibowo, membantah kabar tersebut. Ia menegaskan tidak ada aksi boikot maupun penghentian pembahasan anggaran di lembaga legislatif itu.
“Enggak ada itu, tidak betul. APBD harus tetap jalan, apa dasarnya untuk boikot,” kata Wibowo, Minggu (10/5).
Wibowo juga membantah isu yang menyebut pimpinan DPRD tidak terkena pemotongan pokir.
Menurutnya, kebijakan pemangkasan anggaran berlaku untuk seluruh unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kepri.
“Sama saja. Ketua dan wakil ketua juga dipotong,” ujarnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY