Buka konten ini
PHNOM PENH (BP) – Pemerintah Kamboja menegaskan komitmennya memberantas pusat-pusat operasi penipuan daring demi menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi investor maupun wisatawan.
Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol, mengatakan pemberantasan penipuan daring menjadi prioritas utama pemerintah kerajaan.
Menurut dia, pengesahan undang-undang pemberantasan penipuan daring pada April lalu menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menutup seluruh jaringan penipuan di negara tersebut.
“Memberantas penipuan daring merupakan prioritas utama bagi pemerintah kerajaan Kamboja guna memastikan lingkungan yang aman, terlindungi, dan tepercaya bagi para investor dan wisatawan,” ujar Chanthol dalam forum investasi yang dihadiri sekitar 500 peserta, Kamis (7/5).
Chanthol yang juga menjabat Wakil Ketua Pertama Dewan Pembangunan Kamboja (Council for the Development of Cambodia) menegaskan pemerintah berkomitmen menjadikan Kamboja aman bagi dunia usaha dan sektor pariwisata.
Pemerintah Kamboja mencatat lebih dari 250 pusat penipuan daring telah digerebek sejak Juli 2025 hingga pertengahan April 2026.
Selain itu, sebanyak 91 kasino juga ditutup karena terbukti menjalankan operasi penipuan daring.
Dalam operasi tersebut, otoritas Kamboja turut memproses deportasi terhadap 13.039 warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring.
Jumlah itu terdiri dari 33 kewarganegaraan berbeda, termasuk 1.509 perempuan.
Pemerintah juga mencatat sebanyak 241.888 orang meninggalkan Kamboja secara sukarela selama operasi pemberantasan berlangsung.
Pada 6 April lalu, Kamboja resmi mengesahkan undang-undang pemberantasan penipuan daring. Melalui aturan tersebut, pelaku utama atau bos penipuan daring dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 30 tahun bahkan seumur hidup. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY