Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus meningkat. Hingga Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 76 ribu orang.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyebut pihaknya masih mengandalkan masuknya investasi baru untuk memperluas serapan tenaga kerja di tengah terus bertambahnya pencari kerja dari luar daerah.
Menurutnya, membuka peluang investasi baru di Kepri, menjadi salah satu cara untuk menekan angka pengangguran di daerah kepulauan tersebut.
”Saat ini kita masih terus mendorong masuknya investasi baru I (padat karya, red). Sehingga, itu bisa terus menekan angka pengangguran,” kata Ansar, Kamis (7/5).
Menurutnya, tingginya angka pengangguran terbuka tersebut disebabkan banyak warga luar Kepri yang datang untuk mencari pekerjaan. Sehingga, hadirnya investasi baru dapat menyerap tenaga kerja.
Sementara untuk tahun 2026 ini, Pemprov Kepri menargetkan realisasi perolehan investasi sebesar Rp86 triliun. Target ini meningkat signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya yang berhasil melampaui target nasional.
”Ini menjadi yang tertinggi di Sumatra, sehingga kita semua harus bekerja keras untuk mencapainya,” tambahnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat, angka penduduk Kepri yang bekerja sebanyak 1.032.99 ribu orang pada Februari 2026. Sedangkan untuk pengangguran tembus mencapai 76.016 orang.
Apabila dibandingkan Februari 2025, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 17,39 ribu orang; 16,45 ribu orang, dan 0,94 ribu orang.
Sebelumnya, Kepala Disnaker Kepulauan Riau, Dicky Wijaya, mengungkapkan, 75 persen pengangguran di Kepri terkonsentrasi di Batam.
”Kita masih peringkat tiga pengangguran secara nasional,” ujarnya.
Mayoritas pengangguran berasal dari usia produktif 16 hingga 25 tahun, dengan latar belakang pendidikan didominasi lulusan SMA dan SMK.
Menurut Dicky, persoalan utama bukan minimnya lapangan kerja, melainkan ketidaksiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan industri.
“Lowongan sebenarnya banyak, terutama di sektor galangan kapal dan manufaktur. Tapi industri butuh tenaga dengan skill tertentu, sementara pencari kerja belum siap,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian pencari kerja yang masih memilih pekerjaan tertentu, seperti aparatur sipil negara, sehingga peluang di sektor industri kurang diminati.
Untuk mengatasi hal tersebut, Disnaker Kepri terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi, mulai dari barista hingga keterampilan teknis seperti welder dan fabrikasi.
Program ini didukung anggaran, termasuk dana RPTKA di Batam yang mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun.
“Pelatihan kita arahkan agar masyarakat punya skill dan bisa langsung terserap di industri,” tegasnya. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : RATNA IRTATIK