Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah dipastikan akan terlibat dalam penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa campur tangan negara diperlukan agar operasional dan kondisi keuangan proyek tetap berkelanjutan.
Menurut Dony, publik tidak perlu terfokus pada mekanisme penyelesaian utang, melainkan pada keberlanjutan Whoosh ke depan, baik dari sisi operasional maupun finansial.
“Jangan terjebak pada bagaimana penyelesaiannya. Yang penting, Whoosh bisa berkelanjutan, baik secara operasional maupun finansial,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Dari sisi operasional, Whoosh dinilai telah memberikan dampak ekonomi positif dan mampu berjalan dengan pendapatan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis inti transportasi kereta cepat tersebut sudah berjalan dengan baik.
Namun, persoalan utama terletak pada struktur pendanaan proyek yang sejak awal memiliki porsi utang lebih besar dibandingkan modal sendiri (ekuitas). Kondisi ini yang kini tengah dicarikan solusi.
“Secara finansial, Whoosh dibangun dengan porsi ekuitas yang relatif kecil, sementara utangnya cukup besar. Ini yang sedang kami selesaikan,” jelasnya.
Dony menilai, jika seluruh beban utang dibebankan kepada operator, yakni PT Kereta Api Indonesia, hal itu berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha. Karena itu, pemerintah perlu hadir dalam skema penyelesaian.
“Mau tidak mau harus ada keterlibatan pemerintah. Jika dibebankan sepenuhnya kepada KAI, tentu tidak cukup untuk menanggung beban finansial tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah merupakan bentuk keberpihakan terhadap pengembangan transportasi massal di Indonesia, sekaligus untuk menjaga kesehatan bisnis KAI.
Meski demikian, Dony belum mengungkapkan secara rinci besaran beban utang yang akan ditanggung pemerintah. Ia menyatakan, struktur pembiayaan akan diumumkan setelah pertemuan dan penandatanganan resmi bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nanti struktur pembiayaannya akan kami sampaikan saat pertemuan dengan Menteri Keuangan,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI