Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia segera dimulai. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, proses seleksi tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, penerimaan siswa dilakukan melalui pendekatan penjangkauan berbasis data. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan secara daring kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh SR.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Seleksi dilakukan melalui penjangkauan berbasis DTSEN,” ujarnya, Rabu (15/4).
Pendekatan tersebut dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa beserta keluarganya. Data yang digunakan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pelaksanaan penjangkauan dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pendamping Kementerian Sosial, Dinas Sosial, unsur pendidikan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Petugas akan turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, serta menilai kelayakan calon siswa sesuai kriteria.
Metode ini dinilai mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya informasi, hingga keraguan dalam mengakses layanan pendidikan.
Sasaran utama program ini adalah keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan, termasuk anak-anak yang belum bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
Gus Ipul juga menekankan bahwa proses rekrutmen menjadi titik krusial keberhasilan program ini. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menghindari praktik penyimpangan seperti manipulasi data maupun intervensi pihak tertentu.
“Tidak boleh ada titipan. Tidak ada ruang untuk praktik KKN, bahkan dari pejabat sekalipun,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Sanksi tegas akan diberlakukan bagi pelanggaran.
Dalam pembinaan siswa, peran wali asuh dan tenaga pendidik diminta lebih aktif melakukan pendampingan, termasuk deteksi dini terhadap potensi masalah perilaku. Anak dengan indikasi perilaku menyimpang diharapkan segera mendapatkan penanganan dan rehabilitasi.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyebut pihaknya membuka ruang usulan berbasis temuan lapangan untuk melengkapi data resmi.
Dengan skema tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terdata tetap memiliki peluang untuk diusulkan masuk Sekolah Rakyat.
Tenaga Ahli Menteri, Andi, menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan masa transisi dari sekolah rintisan menuju sekolah permanen. Ditargetkan, pembangunan tahap kedua sebanyak 100 titik rampung pada 20 Juni 2026.
Dengan demikian, pada awal Juli mendatang, kegiatan belajar mengajar diharapkan sudah dapat berpindah ke fasilitas sekolah permanen. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO