Buka konten ini
DAVOS (BP) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan bahwa laju transformasi digital di kawasan ASEAN tidak seharusnya dinilai hanya dari kecanggihan teknologi yang diadopsi atau besarnya nilai ekonomi digital. Menurutnya, tolok ukur utama justru terletak pada sejauh mana teknologi tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pandangan tersebut disampaikan Meutya dalam forum diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada ajang World Economic Forum 2026 yang digelar di Davos.
Ia menyampaikan bahwa persoalan utama bukan semata kecepatan pergerakan ASEAN, melainkan siapa yang merasakan manfaat dari percepatan tersebut serta arah tujuan transformasi digital yang ditempuh.
Meutya menilai, pembahasan mengenai percepatan digital selama ini terlalu berfokus pada capaian adopsi akal imitasi (AI) dan besaran ekonomi digital. Padahal, tantangan sesungguhnya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN adalah memastikan akses teknologi yang merata bagi ratusan juta penduduk di kawasan.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Meutya di Davos, Swiss, dikutip Minggu (25/1).
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa prinsip inklusivitas merupakan elemen kunci dalam kesiapan digital. Ia menilai, pembangunan infrastruktur digital yang cepat tidak akan optimal tanpa diiringi dengan peningkatan literasi digital, terutama di kalangan generasi muda.
Menurutnya, potensi bonus demografi di kawasan Asia hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila masyarakat dibekali keterampilan yang memadai.
“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga memaparkan upaya ASEAN dalam merumuskan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital regional. Kerangka ini tidak hanya diposisikan sebagai perjanjian perdagangan, tetapi dirancang layaknya sebuah “sistem operasi” yang memperkuat integrasi dan konektivitas antarnegara. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI