Buka konten ini
SEKUPANG (BP) – Upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Batam dalam menekan angka stunting kembali menunjukkan hasil positif. Pada 2025, prevalensi stunting anak bawah lima tahun (balita) di Batam tercatat turun menjadi 1,0 persen, menurun dari 1,23 persen pada 2024.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari intervensi yang dilakukan secara konsisten, terarah, dan berbasis wilayah.
“Angka prevalensi stunting tahun 2025 diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 69.919 balita. Dari jumlah itu, sebanyak 697 anak teridentifikasi mengalami stunting kategori pendek dan sangat pendek,” ujar Didi, Rabu (21/1).
Ia menegaskan, capaian Batam jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data terakhir, prevalensi stunting nasional pada 2024 masih berada di angka 19,8 persen.
Menurut Didi, penurunan angka stunting di Batam tidak terlepas dari strategi pendampingan keluarga berisiko secara by name by address, penguatan pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta optimalisasi peran posyandu di tingkat kelurahan.
“Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci, terutama dalam pemenuhan gizi, perbaikan sanitasi, serta penguatan pola asuh di lingkungan keluarga,” katanya.
Meski demikian, Dinkes Batam mencatat masih terdapat beberapa kecamatan dengan prevalensi stunting di atas rata-rata kota. Pada 2025, Kecamatan Nongsa tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi tertinggi, yakni 3,12 persen, disusul Sekupang 3,02 persen dan Batu Aji 2,43 persen.
Ke depan, Dinkes menargetkan penurunan stunting tidak hanya terjaga di tingkat kota, tetapi juga merata hingga ke seluruh kecamatan dan kelurahan.
“Fokus kami adalah memastikan penurunan stunting terjadi secara merata, khususnya di wilayah yang prevalensinya masih di atas rata-rata kota,” ujar Didi.
Sebagai catatan, prevalensi stunting balita di Batam menunjukkan tren penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, angkanya masih berada di level 15,2 persen, turun drastis menjadi 2,35 persen pada 2023, lalu kembali menurun hingga mencapai 1,0 persen pada 2025.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
“Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama, terencana, dan konsisten. Ini bukan hanya program satu dinas, tetapi tanggung jawab kita semua demi mewujudkan generasi Batam yang sehat, unggul, dan berkualitas,” kata Firmansyah.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang matang, termasuk perhitungan kebutuhan anggaran pencegahan stunting secara tepat. Jika terdapat keterbatasan fiskal, Pemko Batam membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui Program Bapak Asuh.
“Melalui rembuk stunting, kita harapkan ada perencanaan yang jelas. Jika anggaran terbatas, dunia usaha dapat dilibatkan agar prevalensi stunting di Batam terus menurun,” ujarnya.
Selain penguatan kebijakan di tingkat kota, Firmansyah mendorong peran aktif camat dan lurah dalam mengoptimalkan kegiatan posyandu dengan pendekatan yang lebih kreatif dan edukatif.
“Posyandu harus menjadi pusat edukasi gizi dan kesehatan keluarga, mulai dari penyediaan makanan sehat, penyuluhan gizi, hingga kampanye pencegahan stunting yang melibatkan anak-anak dan remaja,” ucapnya. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO