Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan arah yang semakin terstruktur. Berbagai kebijakan dan restrukturisasi kelembagaan menegaskan penguatan ekosistem syariah yang lebih terarah dan terukur.
“Sepanjang tahun pertama, kebijakan ekonomi syariah menunjukkan penguatan institusional. Ada langkah memperkuat ekosistem, termasuk regulasi dan badan pelaksana, percepatan sertifikasi halal, dan upaya menjadikan Indonesia pusat ekonomi halal dunia,” ujar Azidni Rofiqo, pemerhati ekonomi syariah sekaligus Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Selasa (4/11).
Zidni menambahkan, penguatan kelembagaan juga terlihat dari pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji & Umrah. Kebijakan ini diharapkan membuat pelaksanaan haji dan umrah lebih efektif serta efisien.
Secara makro, arah kebijakan ekonomi syariah memperlihatkan sinergi lebih kuat antara pemerintah dan lembaga terkait, terutama melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). “Target menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia telah dirancang melalui roadmap dan masterplan KNEKS,” jelas Zidni.
Momentum penting lainnya adalah penerapan wajib sertifikasi halal sejak Oktober 2024, yang menjadi langkah strategis untuk menata industri halal dan meningkatkan standar produk nasional. Restrukturisasi kementerian haji dan umrah melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 juga menegaskan komitmen pemerintah memperkuat fondasi tata kelola ekonomi syariah.
Dari sisi data, aset keuangan syariah Indonesia per Juni 2025 mencapai Rp2.972,94 triliun, tumbuh 8,21 persen secara tahunan. Rinciannya: pasar modal syariah Rp1.828,25 triliun, perbankan syariah Rp967,33 triliun, dan keuangan non-bank syariah Rp177,32 triliun.
“Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan inklusi dan inovasi produk syariah yang signifikan,” ungkap Zidni.
Ia mencatat kebijakan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi UMKM, terutama terkait biaya dan administrasi. Dibutuhkan pendampingan, digitalisasi, serta insentif agar program ini berjalan efektif. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO