Buka konten ini
BATAM (BP) – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (8/9). Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Batam itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.
Kamal menyampaikan, setelah penyampaian Ranperda APBD, tahapan selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi partai yang ada di DPRD Batam. Agenda tersebut telah dijadwalkan pada 10 September mendatang.
“Dengan begitu, kami meminta seluruh fraksi dapat mempersiapkan dan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 ini,” katanya.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pemaparannya menyebutkan target penerimaan pendapatan dan pembiayaan dalam APBD 2026 mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,6 triliun.
Secara rinci, Amsakar menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun. Rinciannya, Pajak Daerah Rp2 triliun, Retribusi Daerah Rp305 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp166 miliar.
Selain PAD, penerimaan dari pendapatan transfer juga menjadi salah satu penopang utama APBD. Amsakar menyebutkan, total pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp2 triliun, dengan komposisi transfer pemerintah pusat Rp1,7 triliun dan transfer antardaerah Rp310 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 juga ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun. Sedangkan penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp115 miliar.
Menurut Amsakar, rancangan APBD 2026 disusun dengan memperhatikan arah pembangunan daerah yang berfokus pada lima prioritas utama.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Kedua, pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern, merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Selain itu, prioritas lainnya adalah pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah,” ujarnya. (*)
Reporter : Arjuna
Editor : RYAN AGUNG