Buka konten ini
BATAM (BP) – Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Dato’ Perdana Satya Buana Yan Fitri Halimansyah, tak ragu menyampaikan apresiasi atas langkah sejumlah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang telah menandatangani perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN Batam.
Menurut Yan, langkah tersebut adalah bentuk sinergi strategis yang akan berdampak besar terhadap keandalan pasokan listrik serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang bergerak cepat sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas.
”Ini langkah penting. Saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemilik wilayah usaha dan pemegang IUPTLU yang telah menjalin kerja sama dengan PLN Batam,” kata Yan usai sesi dialog bersama jajaran direksi PLN Batam di kawasan Bengkong, Batam.
Mantan Kapolda Kepri itu juga mengimbau para pemilik wilayah usaha lain yang belum ikut serta dalam kesepakatan serupa agar segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, kolaborasi antara sektor swasta dan penyedia energi bukan sekadar pilihan, tapi keniscayaan dalam menjaga stabilitas pembangunan dan ketahanan energi di Batam.
”Kalau belum, segera lakukan kerja sama. Ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan pasokan listrik tetap andal,” ujarnya tegas.
Yan menyoroti bahwa PLN Batam tidak menerima subsidi atau kompensasi dari pemerintah pusat. Karena itu, katanya, dunia usaha semestinya bersikap proaktif mendukung kebijakan dan program PLN, terutama dalam konteks menjaga infrastruktur dasar yang vital seperti energi.
”PLN Batam ini mandiri. Tidak disubsidi. Sudah sewajarnya pengusaha mendukung kebijakan direksi PLN demi ketahanan energi di kota ini. Kalau energi stabil, ekonomi pun ikut tumbuh. Kita menuju Indonesia Emas 2045, bukan,” ucapnya.
Yan juga menyinggung keuntungan besar yang telah dinikmati pelaku usaha Batam lewat kebijakan kawasan bebas, salah satunya ketiadaan bea masuk barang impor. Ia mempertanyakan sikap sebagian kalangan yang masih membandingkan tarif listrik Batam dengan Jawa.
”Sudah tak ada bea masuk barang, fasilitas luar biasa. Tapi masih menuntut harga listrik seperti di Jawa,” cetusnya, setengah retoris.
Bagi Yan, kesadaran kolektif dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan demi menjaga infrastruktur dasar seperti kelistrikan—pilar penting bagi investasi dan daya saing ekonomi daerah. (*/adv)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : PUTUT ARIYO TEJO