Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kepengurusan baru Dewan Pers periode 2025–2028 resmi berjalan. Nakhoda berganti dari Ninik Rahayu ke Komaruddin Hidayat. Dalam serah terima jabatan di Jakarta, Rabu (14/5), Komaruddin menyoroti fenomena membanjirnya informasi di ruang publik.
”Dewan Pers hadir untuk menjaga kewarasan masyarakat dari membanjirnya informasi di ruang publik,” kata mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Dia mengatakan, Dewan Pers dan lembaga lain bersama-sama menyikapi membeludaknya informasi di ruang publik.
Komaruddin menunjukkan laporan mengenai indeks kemerdekaan pers di Indonesia. Dia merasa mempunyai pekerjaan rumah untuk mencari jawaban terkait indeks kemerdekaan pers yang me-ngalami penurunan.
Mantan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu mengatakan, saat ini manusia hampir kehilangan ruang privasi. Semua gerakan atau keputusan manusia sudah disetir dan diarahkan algoritma.
Misalnya, mau berbelanja apa dan menghabiskan uang untuk membeli apa saja. Semua sudah diarahkan algoritma. ”Ada dorongan algoritma yang untouchable dan uncontrollable,” katanya.
Komaruddin juga menyampaikan, ruang publik saat ini sudah dijajah secara digital. Antara lain dengan meningkatnya pemanfaatan artificial intelligence (akal imitasi/AI). Di dunia jurnalistik, wartawan bekerja semakin mudah. Dosen pun semakin mudah mengajar berkat AI. Bahkan, menulis buku bisa selesai dalam sepekan berkat kolaborasi dengan AI.
Pekerjaan dosen sekarang memeriksa apakah makalah mahasiswanya orisinal atau tidak. Itu pun dengan bantuan platform digital.
Penjajahan digital itu membawa dampak negatif. Antara lain membanjirnya informasi yang menyesatkan.
Komaruddin mengungkapkan, dirinya sekitar satu bulan terakhir puasa membuka media sosial (medsos). Sebab, informasi yang muncul di medsos malah mengganggu.
Namun, setelah masuk Dewan Pers, dia tidak lagi bisa berpuasa medsos. ”Mau tidak mau mengikuti (informasi) gosip,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan, tantangan Dewan Pers semakin berat. Dewan Pers dituntut aktif dan adaptif. Sebab, informasi membanjiri publik dan media digital tumbuh dengan cepat. Lalu, kecerdasan buatan turut memperbesar tantangan membedakan informasi yang benar dan palsu.
”Saya percaya Dewan Pers memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas ini,” kata politikus Golkar itu.
Kementerian Komdigi berpesan supaya Dewan Pers memperkuat komunikasi dengan seluruh konstituen. Pengawasan ruang jurnalistik harus dilakukan secara aktif dan bijak. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG