Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun, resmi menandatangani nota kesepakatan Rencana Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang dihadiri langsung Bupati Karimun Ing Iskandarsyah dan Wakil Bupati Karimun Rocky M Bawole digedung balai rong sri, Senin (5/5). Bupati Karimun Ing Iskandarsyah mengatakan, RPJMD ini sangat penting untuk penataan pembangunan selama 5 tahun mendatang.
“RPJMD Karimun ini telah diselaraskan dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepri. Salah satunya, membuka lapangan kerja untuk masyarakat Karimun. Sebagai wujud pemberantasan kemiskinan dan menyokong pertumbuhan ekonomi nantinya,” terangnya, Selasa (6/5).
Sehingga, bisa bersinergi dan kolaborasi dengan daerah lain yang ada di Provinsi Kepri. Terutama, menurunkan angka kemiskinan dengan target 3,28 hingga 2,93 persen dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dengan tantangan yang cukup berat, seperti saat ini kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja, serta ditambah kondisi ekonomi global yang tidak ada kepastian, serta keterbatasan dana transfer pusat ke daerah.
“Kita harus tetap optimis. Walaupun, teman-teman di DPRD Karimun memberikan masukan kepada kita (Pemda Karimun) untuk menjadi bahan masukkan nantinya,” ungkapnya.
Sementara itu sekretaris fraksi NasDem Eri januarddin menyampaikan pandangan fraksi kepada Bupati Karimun yang meminta diprioritaskan program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama infrastruktur dasar seperti jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, jaminan pendidikan, pemenuhan air bersih utamanya di pemukiman pesisir.
Kemudian, terhadap potensi unggulan di daerah seperti di sektor perikanan dan pertanian, menarik para investor datang ke Karimun yang secara otomatis bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya.
“Paling penting kita minta Bupati dan Wakil Bupati Karimun konsisten selama 5 tahun, untuk menunaikan janji-janji politiknya saat kampanye kemarin seperti, janji membuka lapangan kerja untuk 5000 orang, kartu sakti, janji internet dikampung dan sebagainya,’’ tuturnya.
Selain itu, kata Eri lagi, kalau dilihat dalam RPJMD, pihaknya merasa keberatan untuk melanjutkan 3 proyek strategis daerah yaitu pembangunan gedung MPP, pembangunan gerbang coastal area dan pembangunan dermaga VVIP.
“Fraksi NasDem berpendapat, untuk pembangunan yang ada di Coastal Area lebih baik ditunda dan anggarannya dibayarkan dahulu untuk proyek tahun sebelumnya alias Tunda Bayar (TB) yang cukup banyak mencapai Rp173 miliar,’” kata pria berkulit sawo matang ini. (*)
Reporter : TRI HARYONO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO