Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Program prioritas pemerintah berupa makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan, setelah puluhan anak-anak mengalami keracunan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/4). Pemerintah diminta secara serius melakukan evaluasi terhadap program MBG.
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyampaikan keprihatinan atas peristiwa keracunan yang menimpa puluhan siswa dan siswi di MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Ia menyebut, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting,” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4).
Nurhadi menegaskan, kejadian keracunan siswa usai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan.
“Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat,” tuturnya.
“Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” tegasnya.
Peristiwa keracunan anak-anak usai menyantap MBG, bukan kali ini saja terjadi. Tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.
Belum lama ini, terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, dimana hal itu dialami siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan. Bahkan ditemukan ada menu ikan tongkol MBG yang dibagikan ke sekolah dalam kondisi berulat.
Insiden keracunan menu MBG juga terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi. Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.
Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada Kepala BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.
“Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.
Lebih lanjut, Nurhadi menegaskan pihaknya mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah.
“Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung ja-wab,” pungkasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO