Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Anggota DPRD selaku wakil rakyat semestinya fokus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, di Kota Batam, sejumlah legislator justru disorot publik karena terlalu sering mendampingi kepala daerah dalam berbagai kegiatan, dari acara seremonial hingga inspeksi mendadak (sidak).
Salah satu sosok yang menjadi sorotan adalah Hendra Asman, Wakil Ketua III DPRD Kota Batam. Ia kerap terlihat mendampingi Wali Kota/Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Wakil Wali Kota/Wakil Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra dalam berbagai kesempatan, namun dinilai tidak menunjukkan peran pengawasan yang substansial.
Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah kehadiran anggota dewan dalam kegiatan kepala daerah masih dalam koridor pengawasan, atau justru berubah menjadi peran simbolis yang menumpulkan fungsi kontrol.
“Wakil rakyat itu seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan hanya mengikuti ke mana kepala daerah pergi,” kritik Budi, warga Batam Kota, Senin (14/4).
Ia berharap anggota dewan lebih banyak turun langsung ke masyarakat, mendengar keluhan warga, dan menyuarakan aspirasi secara nyata.
Menanggapi sorotan ini, Hendra Asman menyebut kehadirannya bersama kepala daerah merupakan bagian dari tugas pengawasan. Menurutnya, sidak dan kegiatan lapangan merupakan bentuk respons cepat terhadap aduan masyarakat.
“Tugas pengawasan bisa kami jalankan dalam berbagai bentuk, termasuk ikut ke lapangan bersama kepala daerah untuk memastikan aspirasi warga direspons,” ujarnya.
Ia menambahkan, keluhan soal banjir, tumpukan sampah, hingga lambannya pelayanan publik kerap disampaikan langsung secara lisan oleh warga. Karena itu, keterlibatannya dalam kegiatan eksekutif ia anggap sebagai langkah aktif untuk mengawal program kerja pemerintah.
Namun, pandangan ini dikritisi kalangan akademisi. Rahmayandi Mulda, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, menilai terlalu seringnya anggota dewan mendampingi kepala daerah bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kalau terkesan menjadi pengawal wali kota/wakil wali kota, itu mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap fungsi pengawasan legislatif. Pengawasan harus objektif, bukan menjadi bagian dari kegiatan eksekutif,” tegasnya.
Ia menambahkan, relasi antara legislatif dan eksekutif yang terlalu erat juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika diwarnai afiliasi politik dan kepentingan koalisi pasca-Pemilu.
Rahmayandi menyebut, tanpa sikap kritis dan jaga jarak profesional, DPRD bisa kehilangan daya kontrol. Kebijakan seperti anggaran dan perda bisa menjadi alat politik kekuasaan jika tidak dikawal secara independen.
Hendra sendiri mengakui bahwa kedekatannya dengan kepala daerah turut dipengaruhi latar belakang partai. Ia merupakan kader Partai Golkar, yang juga merupakan partai pengusung wali kota. Meski begitu, ia menegaskan tetap berada dalam koridor hukum dan fungsi pengawasan.
“Kami ingin memastikan program kepala daerah berjalan sesuai aturan. Kritik tetap kami sampaikan jika ada pelanggaran,” kata Hendra.
Namun, publik tetap berharap agar anggota DPRD benar-benar tampil sebagai wakil rakyat, bukan hanya bagian dari kekuasaan. “Kami butuh anggota dewan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya sibuk ikut protokoler dan selfie dengan kepala daerah,” ujar Budi.
Rahmayandi kembali menegaskan bahwa fungsi pengawasan idealnya dilakukan secara objektif dan proporsional. Turun ke lapangan boleh saja, tetapi harus diikuti dengan sikap kritis dan laporan yang transparan.
Fenomena “anggota dewan rasa pengawal” ini menjadi alarm penting: kekuasaan dan pengawasan harus tetap dipisahkan dengan tegas. Hanya dengan menjaga jarak yang sehat, DPRD dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawal kepentingan publik, bukan pengiring kekuasaan.
“Demokrasi lokal akan lemah jika DPRD hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif. Peran rakyat melalui wakilnya di parlemen harus dijaga dengan integritas dan profesionalisme,” pungkasnya. (*)
Reporter : Arjuna
Editor : RATNA IRTATIK