Buka konten ini
TOKYO (BP) – Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani pusat kesejahteraan anak di Jepang mencapai rekor tertinggi sebanyak 225.509 kasus pada tahun fiskal 2023. Dilansir Antara, menurut data pemerintah yang dirilis pada Selasa (25/3), lebih dari separuh kasus tersebut merupakan kekerasan psikologis.
Total kasus meningkat 5,0 persen atau bertambah 10.666 kasus dibandingkan tahun fiskal 2022, menandai kenaikan selama 33 tahun berturut-turut sejak pencatatan dimulai. Data tersebut disusun oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan serta Badan Anak dan Keluarga.
Konsultasi terkait kekerasan psikologis menyumbang 59,8 persen dari total kasus atau sebanyak 134.948 kasus. Dari jumlah itu, 78.914 kasus merupakan insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di hadapan anak-anak.
Kekerasan fisik menyumbang 22,9 persen atau 51.623 kasus, diikuti oleh 36.465 kasus penelantaran dan 2.473 kasus kekerasan seksual.
Lebih dari separuh laporan yang diterima pusat kesejahteraan anak berasal dari kepolisian, sementara 9,8 persen berasal dari tetangga dan kenalan, 8,5 persen dari keluarga dan kerabat, serta 7,4 persen dari sekolah.
“Kami sangat serius menanggapi hasil ini dan berupaya meningkatkan sistem pusat kesejahteraan anak guna melindungi nyawa anak-anak,” kata seorang pejabat dari Badan Anak dan Keluarga, yang didirikan dua tahun lalu untuk mengawasi kebijakan pemerintah terkait anak.
Pusat kesejahteraan anak memiliki wewenang untuk sementara waktu mengambil alih hak asuh anak yang mengalami kekerasan serta melakukan inspeksi terhadap rumah tangga yang dicurigai melakukan kekerasan.
Hingga April 2024, terdapat 234 pusat kesejahteraan anak di seluruh Jepang.
Peningkatan jumlah konsultasi kasus kekerasan anak membuat pusat kesejahteraan semakin terbebani. Sebagai bagian dari rencana komprehensif pencegahan kekerasan terhadap anak, pemerintah berencana menambah jumlah petugas kesejahteraan anak dan psikolog.
Data awal mengenai kekerasan anak telah direvisi setelah ditemukan beberapa kasus yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria kekerasan berdasarkan hasil investigasi.
Data yang telah direvisi untuk tahun fiskal 2022 dirilis pada September lalu, sementara data dari tahun fiskal 2021 dan sebelumnya juga dapat mengalami perubahan. (*)
Reporter : JP Group
Editor : andriani susilawati