Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengingatkan, kesejahteraan dosen sangat penting bagi kualitas pendidikan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengucurkan tunjangan kinerja (tukin) demi keberlangsungan kualitas pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Ibas menyambut peran profesor dan dosen dalam diskusi kebangsaan bertema ’Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).
”Sebagai arsitek generasi unggul, profesor dan dosen tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membangun karakter dan daya saing mahasiswa, agar siap dan tangguh menerima tantangan dunia yang terus berubah,” kata Ibas.
Ibas menyatakan, pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.
”Sangat jelas, yang menyebutkan bahwa setiap keluarga harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum setidaknya dalam preambule kita UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Ibas.
Putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menekankan, pelaksanaan pasal 31 UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, melalui berbagai program secara berkelanjutan, salah satunya program wajib belajar sembilan tahun.
Ibas juga memaparkan beberapa program pemerintah untuk menunjang pendidikan. Beberapa di antaranya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan untuk pelajar berprestasi ada Beasiswa Unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga LPDP.
Karena itu, Ibas menegaskan selain program bantuan pendidikan tersebut, Tunjungan Kinerja atau Tukin sangatlah penting bagi kesejahteraan dosen.
”Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,” tegas Ibas.
Menurutnya, kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar dalam mendidik anak-anak bangsa. Sebab, kesejahteraan dosen yang terpenuhi, berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda.
Namun, pada kenyataannya hingga kini masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia. Berdasarkan data kemendikbudristek pada 2023, tercatat lebih dari 183 ribu orang (dosen) yang masih menunggu pembayaran tukin, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp70,3 triliun
Ibas pun membandingkan dengan apa yang terjadi di dunia terkait gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain.
”Kadang kita perlu membandingkan terkait dengan apa yang terjadi di dunia bukan hanya sekedar membandingkan tetapi melihat sejauh mana kita bisa berproses menuju titik tersebut. Tentu yang lebih maju gaji pokok dosen seperti benchmark di Australia, Singapura, Jepang itu sangat tinggi. Di Australia itu 90 juta, di Singapura sekitar 70 juta, di Jepang sekitar 40 juta sementara Indonesia ini masih cukup minimalis,” papar Ibas.
Lebih lanjut, Ibas juga mendorong para wakil rakyat untuk bisa terus menyuarakan dan memastikan kesejahteraan dosen, demi kualitas pendidikan. Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profei lainnya.
Ibas menyampaikan bahwa Kemenkeu pun meminta kejelasan dalam rangka penyesuaian nomenklatur dengan yang berlaku saat ini demi meningkatkan daya saing akademik nasional.
”Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan,” urai Ibas.
Sebab, ia tak memungkiri menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dosen adalah langkah yang sejalan dengan 4 Pilar Kebangsaan dan Asta Cita.
”Oleh karena itu, pemberian tukin harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita Pancasila,” pungkasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO