Buka konten ini
LONDON (BP) – Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran menyebabkan lebih dari 1.200 kapal kargo tertahan. Nilai barang yang terdampak diperkirakan mencapai USD125 miliar atau sekitar Rp2 kuadriliun.
Informasi tersebut disampaikan perusahaan asuransi Allianz dan dilaporkan Financial Times, Rabu (24/6).
Kepala Underwriting Maritim Allianz, Justus Heinrich, mengatakan penutupan Selat Hormuz mengubah persepsi risiko perusahaan asuransi terhadap jalur pelayaran strategis dunia.
“Kami selama ini selalu membicarakan skenario bencana yang realistis, dan sekarang kami menghadapi skenario bencana yang nyata seperti ini,” katanya.
Meski demikian, lalu lintas pelayaran mulai menunjukkan pemulihan setelah AS dan Iran mencapai kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Data Lloyd’s List Intelligence menunjukkan sebanyak 69 kapal keluar dari Teluk Persia pada pekan yang berakhir 21 Juni.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencapai 24 kapal.
Angka itu menjadi jumlah pelayaran mingguan tertinggi sejak konflik AS-Iran pecah pada Februari lalu.
Konflik tersebut tidak hanya mengganggu perdagangan global, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan di sektor pelayaran.
Berdasarkan data Organisasi Maritim Internasional (IMO), sedikitnya 14 pelaut tewas dan lebih dari 40 kapal menjadi sasaran serangan rudal selama konflik berlangsung. Sebagian besar kapal yang terdampak merupakan kapal tanker minyak.
Pakistan dan Qatar Kawal Implementasi MoU
Pemerintah Pakistan memastikan pembicaraan tingkat teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan kembali dilanjutkan pekan depan setelah jeda sementara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andarabi, mengatakan proses dialog masih berlangsung dan menjadi bagian dari upaya mencapai kesepakatan damai yang lebih komprehensif.
“Pembicaraan teknis akan dilanjutkan pekan depan. Ini adalah jeda sementara dan perundingan akan terus berlanjut,” kata Andarabi kepada wartawan di Islamabad, Rabu (24/6).
Menurut dia, keputusan tersebut diambil setelah pertemuan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat di Burgenstock, Swiss, yang berlangsung selama beberapa jam pada Senin (22/6).
Tim teknis dari Pakistan dan Qatar sebagai negara mediator akan terus bekerja sama dengan perwakilan kedua negara untuk mendukung implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad.
Targetnya, kesepakatan damai final dapat dicapai dalam waktu 60 hari.
Andarabi mengatakan MoU yang telah ditandatangani kedua negara serta rangkaian pertemuan lanjutan di Swiss menunjukkan bahwa dialog dan diplomasi tetap menjadi jalan terbaik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perselisihan.
Pezeshkian: Program Rudal Tak Bisa Dinegosiasikan
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa kemampuan pertahanan dan daya tangkal militer negaranya tidak akan pernah menjadi bahan perundingan dengan pihak mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian saat menghadiri konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Selasa (23/6).
Menurut dia, kekuatan pertahanan Iran merupakan faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman eksternal.
“Republik Islam Iran tidak akan pernah, dalam kondisi apa pun, mengadakan pembicaraan dengan pihak mana pun mengenai kemampuan pertahanan dan pencegahannya,” tegas Pezeshkian.
Ia menilai kemampuan rudal dan sistem pertahanan Iran telah berfungsi sebagai alat pencegah agresi terhadap negaranya.
Karena itu, Teheran menolak segala upaya yang menjadikan program pertahanan sebagai bagian dari agenda perundingan internasional.
Pezeshkian juga mengkritik negara-negara Barat yang selama ini mengklaim diri sebagai pembela hak asasi manusia.
Menurut dia, klaim tersebut tidak sejalan dengan berbagai tindakan yang dilakukan negara-negara tersebut dalam sejumlah konflik internasional. (*/ANTARA)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK