Buka konten ini
Masa kepengurusan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, dimana Kepala BP dijabat oleh ex-officio Wali Kota Batam, akan segera berakhir pada Februari mendatang.
Polemik terkait siapa yang akan memimpin BP Batam selanjutnya mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan kalangan pengambil kebijakan.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, menyatakan bahwa model kepemimpinan ex-officio masih sangat relevan untuk diterapkan. Menurutnya, penggabungan peran Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam telah memberikan banyak kemudahan dalam menyelaraskan pembangunan di kota ini.
“Plus dan minus selama empat tahun kepemimpinan BP Batam yang sekarang bukan menjadi alasan untuk memisahkan kembali model ini. Sistem dan regulasi dalam PP 62 Tahun 2019 sudah baik. Masalahnya hanya terletak pada pelaksanaan di lapangan,” kata Iman saat dijumpai di Telagapunggur, Kota Batam, Rabu (8/1). Menurutnya, regulasi yang ada hanya perlu diperkuat, terutama pada struktur di bawahnya.
Pelaksana yang ditunjuk haruslah orang-orang yang benar-benar memahami visi BP Batam. Selain itu, Iman juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan untuk memastikan regulasi berjalan dengan baik.
“Saat ini, Dewan Pengawas lebih banyak berasal dari pusat. Ke depan, perlu melibatkan masyarakat lokal sebagai pengawas. Dengan begitu, kontrol akan lebih melekat dan keluhan masyarakat dapat segera ditanggapi,” kata dia.
Ketua DPD Partai Gerindra Kepri ini, berencana menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat. Dia optimistis Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus mengingat Batam merupakan salah satu kota investasi terbaik di Indonesia.
“Investor-investor sudah siap masuk ke Batam. Gairah positif ini harus segera ditangkap dengan memberikan kepastian regulasi,” ujar pria kelahiran Pulau Kasu, Batam, ini.
“Kami yakin Bapak Presiden Prabowo memberi perhatian dan konsen untuk ini. Karena Batam menjadi salah satu tempat investasi terbaik di Indonesia.” Senada dengan Iman, Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, menilai bahwa kepemimpinan ex-officio di BP Batam saat ini sudah berjalan baik. Baginya, model ini justru perlu dipertahankan untuk memastikan kelangsu-ngan pembangunan.
“Dari perspektif Apindo, kami melihat penggabungan BP Batam dan Pemerintah Kota (Batam) sudah sangat bagus. Walaupun ada kekurangan seperti kebutuhan air bersih, listrik, dan gas, tetapi masalah-masalah pokok lainnya telah diselesaikan,” kata Stanly.
Ia mengakui, setiap permasalahan memerlukan waktu untuk diselesaikan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemimpin baru nantinya fokus melanjutkan pekerjaan yang sudah ada, alih-alih memulai dari awal.
“Jika ex-officio dihapus, maka prosesnya harus dimulai dari nol lagi. Ini akan memakan waktu lebih lama dan bisa memunculkan masalah baru,” sambungnya.
Stanly menilai bahwa perubahan struktur justru dapat menghambat percepatan pembangunan yang telah berjalan. Menurutnya, model kepemimpinan ex-officio adalah opsi terbaik untuk saat ini.
“Daripada fokus pada perubahan struktur, lebih baik kita fokus pada percepatan pembangunan. Apalagi sekarang Batam sudah menjadi magnet bagi investor,” katanya.
Dukungan terhadap model ex-officio dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan investor.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin BP Batam ke depan menjadi isu krusial. Keputusan tersebut tidak hanya akan menentukan arah kebijakan, tetapi juga masa depan perekonomian Batam sebagai kawasan strategis.
Batam kini berada di persimpangan jalan, dan kejelasan arah kebijakan menjadi kunci untuk memastikan kota ini terus bergerak maju sebagai lokomotif ekonomi nasional. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : YUSUF HIDAYAT