Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diperiksa dalam polemik kasus batu bara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menuai respons dari Partai Golkar melalui organisasi pendirinya, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Dalam pernyataannya, Deddy turut menyinggung istilah “bolu ketan” yang kemudian menjadi sorotan. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Rouli Rajagukguk, menilai pernyataan tersebut lebih bernuansa serangan politik daripada kritik yang substantif.
“Serangan politik murahan ini tidak kredibel dan hanya menunjukkan keputusasaan politik di tengah degradasi etika internal partai. Publik tidak bodoh dan bisa melihat kepicikan narasi ini,” kata Rouli kepada wartawan, Rabu (15/7).
Rouli juga mengkritik penggunaan istilah “bolu ketan” yang dilontarkan Deddy. Menurutnya, diksi tersebut tidak mencerminkan komunikasi politik yang sehat dan justru mengarah pada serangan personal.
“Penggunaan diksi seperti ‘bolu ketan’ oleh seorang pejabat tinggi partai selevel Ketua DPP PDIP adalah tanda degradasi etika kepemimpinan yang sangat memalukan. Ini bukan kritik substantif, melainkan pembunuhan karakter dengan cara merundung secara pengecut,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan pola komunikasi politik yang berkembang di internal PDIP. Menurut Rouli, partai politik seharusnya mendorong kadernya menyampaikan kritik berdasarkan data dan argumentasi yang kuat, bukan asumsi maupun ungkapan yang bernada menyerang.
“Saya mempertanyakan standar kepemimpinan dan komunikasi publik yang diajarkan kepada kader. Kegagalan mendidik kader untuk berpolitik dengan basis data dan argumentasi, bukan makian dan asumsi, adalah bukti kemunduran,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rouli menilai PDIP belum memiliki posisi moral yang cukup kuat untuk mendorong pemeriksaan terhadap pihak lain selama sejumlah persoalan internal partai masih menjadi perhatian publik.
Ia turut menyinggung kasus buronan Harun Masiku yang hingga kini belum tertangkap. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pertanyaan tersendiri terkait komitmen pemberantasan korupsi.
“Kasus Harun Masiku yang hingga kini belum tuntas menjadi catatan penting. Di mana komitmen pemberantasan korupsi jika persoalan di internal partai sendiri masih menyisakan pertanyaan publik?” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rouli menilai sikap Deddy merupakan upaya mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan yang tengah dihadapi PDIP dengan membangun narasi antikorupsi.
“Tindakan Deddy Sitorus yang sangat reaktif ini adalah upaya membangun narasi seolah-olah PDIP merupakan pejuang antikorupsi, sekaligus mengalihkan perhatian dari persoalan internal yang sedang menjadi sorotan,” pungkasnya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR