Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai mengusulkan kuota gas subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram untuk masyarakat setempat.
Langkah itu dilakukan setelah bertahun-tahun warga Anambas hanya menggunakan gas nonsubsidi ukuran 12 kilogram dengan harga yang relatif mahal.
Sejak Kabupaten Kepulauan Anambas berdiri pada 2008 lalu, masyarakat di wilayah perbatasan tersebut belum pernah menikmati LPG subsidi 3 kilogram.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Anambas, Jeprizal, mengatakan usulan kuota gas subsidi telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Bulan lalu kita usulkan ke Pemprov Kepri melalui Dinas ESDM agar kita mendapatkan kuota gas subsidi,” ujar Jeprizal kepada Batam Pos, Minggu (24/5).
Ia menjelaskan jumlah kuota yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah kartu keluarga (KK) di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, keputusan akhir terkait jumlah kuota tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Surat usulan kami belum dibalas, kita tunggu saja berapa kuota yang nantinya ditetapkan,” katanya.
Menurut Jeprizal, keberadaan gas subsidi sangat penting bagi masyarakat Anambas. Selain kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, Anambas juga merupakan wilayah perbatasan yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Ia menilai masyarakat Anambas sudah layak mendapatkan akses LPG subsidi karena sebagian besar warga telah beralih menggunakan kompor gas untuk kebutuhan sehari-hari. “Justru kalau ada gas subsidi akan membantu masyarakat. Selama ini gas ukuran 12 kilogram harganya lumayan mahal, bisa sampai Rp260 ribu,” tegasnya.
Tingginya harga gas di Anambas dipengaruhi biaya distribusi menuju wilayah kepulauan. Letak geografis Anambas yang berada di laut Natuna membuat ongkos transportasi barang lebih mahal dibanding daerah daratan.
Selain rumah tangga, tingginya harga gas juga berdampak terhadap pelaku usaha kecil. Banyak pedagang makanan terpaksa menyesuaikan harga jual akibat meningkatnya biaya operasional.
Usulan gas subsidi dari pemerintah daerah pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga berharap program tersebut segera direalisasikan agar beban kebutuhan rumah tangga menjadi lebih ringan.
Salah seorang warga, Bela Purnamasari, 31, mengatakan masyarakat Anambas sebenarnya sudah lama menggunakan kompor gas. Penggunaan minyak tanah bahkan kini sudah sangat jarang ditemui.
“Kami sudah lama pakai kompor gas. Rata-rata sudah tidak pakai minyak tanah lagi. Seharusnya memang diusahakan ada gas elpiji subsidi,” ujarnya.
Bela yang sehari-hari berjualan ayam penyet mengaku cukup terbebani dengan harga gas ukuran 12 kilogram. Sebagai pedagang kecil, ia harus memutar otak agar tetap bisa membeli gas untuk kebutuhan usaha.
Menurut dia, biaya pembelian gas kerap memengaruhi harga makanan yang dijual kepada pelanggan.
“Otomatis agar bisa beli gas 12 kilogram, saya pun naikkan harga jualan. Tiap item kadang naik seribu rupiah untuk disimpan beli gas,” katanya.
Ia berharap usulan yang diajukan Pemkab Anambas segera disetujui pemerintah provinsi sehingga masyarakat dapat menikmati LPG subsidi untuk pertama kalinya sejak daerah itu berdiri sebagai kabupaten. “Harapan kami semoga cepat terealisasi supaya masyarakat kecil juga bisa terbantu,” tutup Bela. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY