Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Desakan agar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mundur pasca tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur muncul saat rapat dengan DPR RI, Rabu (29/4). Salah satunya disuarakan anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto.
Namun, pengamat kebijakan publik Wahyudi Askar menilai, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan jika hanya berhenti pada pergantian figur.
Menurut dia, dorongan agar Dirut KAI mundur memang terlihat tegas, tetapi hanya sebatas shortcut accountability atau bentuk pertanggungjawaban instan yang tidak menyentuh akar masalah.
“Kelihatannya tegas, tapi itu hanya mengorbankan satu figur tanpa membongkar persoalan mendasar,” ujarnya, Rabu (29/4).
Wahyudi yang juga Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menegaskan, kecelakaan kereta api merupakan persoalan sistemik yang melibatkan banyak pihak, bukan semata kesalahan operator.
Ia bahkan menilai bukan hanya pemerintah dan pihak KAI, DPR turut memiliki tanggung jawab karena berperan dalam penentuan alokasi anggaran sektor transportasi.
“Kalau ditelusuri, ini masalah sistemik. Bukan hanya Dirut KAI, DPR yang terlibat dalam penentuan anggaran juga harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional, mulai dari teknologi persinyalan yang dinilai masih usang, keterbatasan sumber daya manusia, hingga minimnya infrastruktur pendukung seperti underpass di titik rawan.
Wahyudi juga mengkritik kecilnya alokasi subsidi KRL yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan layanan publik.
“KRL hanya disubsidi sekitar Rp1,7 triliun per tahun. Itu setara sekitar satu hari anggaran program Makan Bergizi Gratis. Artinya, terjadi underinvestment,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, serta DPR sebagai lembaga pengesah anggaran.
“Yang bertanggung jawab atas minimnya investasi ini adalah pemerintah pusat dan DPR,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menegaskan pimpinan KAI tetap harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, publik diminta tidak hanya fokus pada satu sosok.
“Kita harus melihat ini sebagai kegagalan tata kelola transportasi publik secara keseluruhan,” katanya.
Ia juga mengkritik arah belanja negara yang dinilai lebih banyak terserap ke proyek-proyek prestisius, sementara layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat belum menjadi prioritas utama.
Kecelakaan tabrakan antara KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4), menjadi peringatan keras terhadap lemahnya sistem keselamatan di perlintasan sebidang. Insiden yang menimbulkan belasan korban jiwa dan puluhan luka itu kembali menegaskan bahwa persoalan klasik perlintasan kereta api belum tertangani secara menyeluruh.
Peristiwa tersebut bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang mengalami gangguan setelah tertemper kendaraan di perlintasan sebidang. Dalam kondisi operasional yang terganggu, KA Argo Bromo Anggrek yang melintas tidak sempat berhenti sempurna hingga akhirnya menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti di Stasiun Bekasi Timur.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan sebidang, khususnya di wilayah padat seperti Bekasi. Ia menyebut terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa yang perlu segera dibenahi.
“Secara garis besar, kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik. Ini dari zaman Belanda, sudah berapa puluh tahun. Kita akan selesaikan semua itu,” ujar Prabowo usai menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).
Presiden menegaskan telah menginstruksikan percepatan pembenahan seluruh perlintasan tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti flyover untuk meminimalkan potensi kecelakaan.
“Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan anggaran sekitar hampir Rp 4 triliun,” katanya.
Sementara itu, proses identifikasi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur terus berjalan. Jika sebelumnya dilaporkan ada 15 korban meninggal dunia, hingga Kamis (29/4) kemarin korban jiwa bertambah 1 orang sehingga totalnya menjadi 16 orang. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK