Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kesenjangan pembiayaan masih menjadi persoalan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Kebutuhan kredit UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026, sementara realisasi penyaluran baru sekitar Rp1.900 triliun.
Dengan demikian, terdapat kesenjangan pembiayaan (financial gap) sebesar Rp2.400 triliun yang belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses keuangan bagi pelaku usaha mikro masih terbatas.
Situasi tersebut mencerminkan belum meratanya inklusi keuangan, terutama di sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Keterbatasan akses pembiayaan tidak hanya menghambat ekspansi usaha, tetapi juga membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Founder dan CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menegaskan bahwa pembiayaan yang tepat sasaran mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro secara signifikan. Ia merujuk pada laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2025 yang menunjukkan dampak nyata akses pendanaan terhadap kinerja pelaku usaha.
“Hasil Sustainability Report Amartha 2025 menunjukkan 89 persen UMKM binaan mengalami peningkatan pendapatan, dengan rata-rata pertumbuhan 63 persen setelah memperoleh akses pembiayaan. Secara kumulatif, dampak tersebut dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan di lebih dari 50.000 desa,” ujarnya.
Menurutnya, pembiayaan inklusif tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.
Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda. Ia menilai, akses pembiayaan memiliki dampak luas terhadap mobilitas ekonomi masyarakat. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI