Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah memastikan pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya akan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Para sub pangkalan itu juga akan dibekali dengan peralatan teknologi informasi (TI) agar penjualan LPG melon bisa terkontrol dan terekam dalam sistem.
”Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier kita fungsikan per hari ini (4/2). Mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan TI. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan subsidi ini tidak lagi terjadi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).
Bahlil juga menyampaikan permintaan maaf sebagai respons atas meninggalnya seorang warga di Tangerang Selatan setelah antre membeli LPG 3 kg. ”Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini sama-sama kita lakukan untuk penataan,” imbuhnya.
Ketum Partai Golkar itu mengaku mendapat kabar mengenai meninggalnya nenek tersebut melalui pemberitaan media. Meski begitu, dia menegaskan bahwa penataan pembelian tabung gas LPG 3 kg tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Kemarin Bahlil melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik pangkalan di Jakarta hingga Tangerang. Dari pantauan di lokasi pangkalan Abdul di Kemanggisan, Palmerah, Jakbar, sejak sekitar pukul 07.30, warga memang antre untuk membeli gas melon.
Meski antrean mengular, penjualan berlangsung kondusif. Warga yang telah membawa tabung kosong menukarkan dengan tabung baru yang berisi gas LPG 3 kg. Di lokasi tersebut, LPG 3 kg dibanderol dengan harga Rp16.000 per tabung. Mereka juga membawa KTP sebagai syarat pembelian.
Sekitar pukul 08.45, Bahlil datang. Dia melihat warga harus berbaris dan menunggu mendapatkan LPG 3 kg. Bahlil juga sempat meminta maaf kepada warga yang harus pulang dengan kembali membawa tabung gas kosongnya karena stok hari itu sudah ludes. ”Maaf ya Bu, kita sedang lakukan perbaikan terus supaya tepat sasaran,” ujarnya.
Setelah melakukan pengecekan di sejumlah titik, Bahlil lantas menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan. Selain Bahlil, presiden juga menerima kunjungan mantan Presiden Jusuf Kalla.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco juga turut menghadap Prabowo. Dasco membenarkan diperbolehkannya pengecer untuk kembali berjualan gas melon. Dasco menceritakan, Senin (3/2) malam dirinya sengaja bertemu dengan Prabowo sebagai perwakilan dari DPR untuk menyampaikan aspirasi di daerah yang menga-lami kesulitan.
”Sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu, tadi pagi presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer,” ujarnya di Istana.
Dari hasil komunikasi, ESDM berupaya untuk menertibkan pengecer yang harga jualnya tidak seragam dan cenderung mahal. Namun, caranya menimbulkan dampak di masyarakat. Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan penertiban administrasi.
”Penerapan aturannya mendadak, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung,” imbuhnya.
Dasco menyebut, secara prinsip, kebijakan teknis demikian bisa dilakukan oleh kementerian masing-masing. Namun jika menyebabkan dampak, presiden bisa turun tangan.
Ditemui seusai menghadap Prabowo di Istana, Bahlil menyebut pertemuannya dengan Prabowo dan JK dilakukan untuk berdiskusi tentang kedaulatan pangan, energi, dan perekonomian. JK juga berbagi pengalaman terkait kebijakan konversi minyak tanah ke gas di era pemerintahannya.
”Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8 ribu,” ujarnya. Karena itu, wajar jika dievaluasi. Apalagi, dia menyadari ada persoalan. Misalnya, mark up harga di level pengecer hingga masalah subsidi salah sasaran.
Bahlil juga menyadari, pembenahan tersebut akan mengusik pihak-pihak yang selama ini diuntungkan. ”Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini, ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, JK juga menyampaikan bahwa penataan itu penting. Kebijakan yang diambil saat ini sudah dikaji sejak 2023 berdasar hasil audit dari BPK.
Namun, jika dianggap salah, Bahlil siap mengakui kesalahan itu. ”Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan per hari ini para pengecer bisa kembali berjualan. ”Agar tidak terjadi kesulitan akses LPG 3 kg di masyarakat,” ujarnya kemarin.
Bersamaan dengan itu, pemerintah meminta para pengecer untuk mendaftar di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP). Dengan begitu, statusnya bisa terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. ”Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan,” imbuhnya.
Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, harga di lapangan bisa lebih terkendali. Sehingga konsumen bisa terjaga dari harga yang terlampau mahal. Di sisi lain, dengan terdaftar resmi, distribusi gas LPG 3 kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang berhak mendapatkannya.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengimbau agar masyarakat tidak panic buying membeli LPG 3 kg. Sebab, dia memastikan stok gas melon aman dan terjaga.
”Cukup beli seperlunya,” ujarnya saat ditemui di Palmerah, kemarin. Dia menjamin stok LPG 3 kg masih aman. Tidak ada pengurangan kuota sama sekali. Pengecer pun saat ini sudah bisa menjual LPG 3 kg lagi dengan status baru sebagai sub pangkalan. Sekitar 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai sub pangkalan LPG 3 kg.
Fadjar berharap kembalinya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg dapat menormalkan kembali situasi di masyarakat. ”Semua pengecer istilahnya dipermudah untuk menjadi sub pangkalan. Jadi, ya kami harapkan distribusinya bisa kembali normal,” ujar Fadjar.
Di lain pihak, Kasatgas Pangan Brigjen Helfi Assegaf menuturkan, tim Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk mengecek kelangkaan tabung gas 3 kilogram. ”Tim mengecek ke pelaku usaha dan agen,’’ paparnya.
Dalam periode 2021 hingga 2024, Satgas Pangan telah menangani tujuh kasus terkait penyalahgunaan tabung gas 3 kilogram. Menurut dia, tujuh kasus tersebut telah sampai ke tahap P-21 atau dinyatakan lengkap. ”Kami terus melakukan pemantauan,’’ terang Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim tersebut.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudho Wisnu Andiko menjelaskan, Polri melakukan langkah-langkah pemeliharaan kamtibmas dalam kelangkaan tabung gas 3 kilogram. ”Apabila di-perlukan langkah kolaborasi, Polri akan menggandeng Pertamina,’’ ujarnya.
Diharapkan masyarakat turut menjaga ketertiban dalam kejadian kelangkaan tabung gas 3 kilogram. ”Jaga ketertiban bersama agar tidak terjadi hal yang mengganggu ketertiban,’’ terangnya.
Sedang wakil rakyat di Senayan meminta pemerintah mengambil langkah percepatan mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg. Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menyebut kelangkaan itu menyulitkan usaha pedagang makanan, warung kecil, dan UMKM.
Chusnunia juga mendorong pemerintah membuat regulasi yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut. Pasalnya, banyak warga yang sangat bergantung pada akses yang mudah terhadap gas bersubsidi itu. Menurut dia, keberadaan pengecer selama ini menjadi bagian penting dalam rantai distribusi LPG.
”Apa yang disampaikan agar pengecer dapat menjadi sub pangkalan resmi itu tepat, tapi baiknya jangan dibuat proses yang rumit. Kita membutuhkan keputusan yang tidak hanya tepat, tapi juga cepat,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Chusnunia, dapat melibatkan asosiasi pedagang kecil dan penge-cer untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan para pelaku usaha kecil.
Senada, anggota Komisi XII DPR Muh. Haris juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan LPG 3 kg. Misalnya, meminta semua pengecer segera mengurus NIB agar bisa naik kelas menjadi sub penyalur resmi dan bisa menjual LPG 3 kg.
Haris lantas menyoroti pernyataan menteri ESDM yang menyebut tidak ada kelangkaan LPG, tetapi hanya pembatasan pembelian. Menurut Haris, pernyataan Bahlil tersebut berbeda dengan realitas di lapangan. Itu seiring banyaknya warga yang mengeluh kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
Sementara itu, kelangkaan elpiji melon di berbagai daerah belum teratasi hingga kemarin. Sejumlah warga di beberapa daerah akhirnya memilih menggunakan tungku kayu bakar. Hal itu tampak di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Teni Santeni termasuk yang beralih ke kayu bakar. Dia mengatakan, sejak seminggu terakhir, LPG melon sulit didapat. ”Baru juga seminggu sih, gas ada, cuma kan ada kabar juga mau susah ya, nyari-nyari juga kemarin sudah pada kosong,” ungkapnya, dilansir Radar Cirebon (grup Batam Pos), Selasa (4/2).
Dia mengatakan, memasak menggunakan kayu bakar bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Apalagi, banyak stok kayu bakar di sekitarnya.
Di Gresik, Jawa Timur, pedagang kaki lima (PKL) mulai mengeluhkan harga LPG 3 kg. Di tingkat pengecer, harganya menyentuh Rp20 ribu. Meski demikian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag (Diskoperindag) Gresik memastikan tidak terjadi antrean panjang.
Selasa (4/2) sejumlah warung kelontong atau pengecer masih terlihat memiliki stok LPG 5–10 tabung. Namun, harganya Rp20 ribu. ”Saya akhirnya beli di pangkalan, harganya Rp18 ribu,” ucap Embeth, PKL di Jalan Arif Rahman Hakim.
Suyanto, penjual makanan siap saji, mengeluhkan hal lain. Dia mengaku selalu berjualan malam. Padahal, pangkalan selalu tutup saat malam. ”Kalau pas tengah malam gas habis, beli di mana kalau pengecer tidak boleh jualan elpiji,” ujarnya.
Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Pemkab Gresik Yoedi Setiyono mengatakan, di Gresik tercatat ada 33 agen LPG. Masing-masing agen membawahkan 10–15 pangkalan. ”Kalau tiap desa ada pangkalan masih bisa dijangkau. Tapi, kalau tidak, warga harus menempuh jarak yang lebih jauh,” imbuhnya.
Kondisi serupa tampak di Kabupaten Madiun. Selama beberapa hari terakhir, LPG melon sulit didapat. ”Kemarin sempat kehabisan. Akhirnya cari ke toko-toko lain,” ungkap Febry Arianto, warga Dungus, Wungu. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG