Buka konten ini
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dan lebih panas dibandingkan biasanya. Prediksi ini menjadi peringatan penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
BMKG menyebutkan bahwa kemarau tahun depan berpotensi lebih kering dari kondisi normal, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Ardyanto, menegaskan bahwa informasi dari BMKG harus segera menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga teknis untuk menyusun langkah-langkah mitigasi.
“Ini bukan sekadar peringatan biasa. Ini alarm serius yang tidak bisa ditanggapi secara normatif atau dengan pendekatan biasa,” ujar Sofwan kepada wartawan, Minggu (8/3).
Sofwan meminta pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU), meninjau ulang prioritas program tahun anggaran 2026, terutama terkait potensi kekeringan.
“Apakah program yang disusun sudah berorientasi pada mitigasi tanggap bencana kekeringan sesuai alarm BMKG?” tegasnya.
Politikus ini menekankan, pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, termasuk upaya pengendalian kerusakan akibat kekeringan untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya konservasi dan pengendalian risiko terkait air, termasuk bencana kekeringan.
“Saya mengingatkan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU untuk melakukan perencanaan dan mitigasi potensi kekeringan tahun 2026 lebih awal,” katanya.
Secara regulasi, Sofwan menyebut tiga langkah mitigasi yang perlu diperkuat:
Menambah pembangunan sumur bor baru, merawat dan mengoperasikan sumur bor yang menurun kinerjanya, serta merehabilitasi sumur bor lama di wilayah yang diprediksi terdampak paling parah.
Optimalisasi fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) perlu memantau kondisi bendungan secara rutin dengan data BMKG untuk mencegah kekeringan di hilir, khususnya pada lahan pertanian.
“Jangan sampai bendungan terjaga, tapi wilayah hilir justru mengalami kekeringan,” imbuh Sofwan.
Selain itu, Sofwan menyarankan agar Ditjen Cipta Karya bersama pemerintah daerah menyiapkan distribusi air bersih melalui mobil tangki saat kondisi kritis.
“Setidaknya armada truk tangki dan sumber air sudah siap sejak sekarang. Jangan sampai saat dibutuhkan, masalah teknis menghambat distribusi,” pungkasnya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO