Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anggaran program makan bergizi gratis (MBG) bakal ditambah. Pemerintah tengah menggodok rencana tersebut dengan total tambahan dana mencapai Rp100 triliun.
Dalam APBN 2025, alokasi program MBG hanya tersedia Rp71 triliun. Dengan penambahan Rp100 triliun, total dana MBG tahun ini bisa mencapai Rp171 triliun. Rencana penambahan anggaran itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, selama 10 hari pelak-sanaan, total penerima manfaat sudah mencapai 650 ribu siswa. Jumlah itu akan terus bertambah secara bertahap.
Dalam kalkulasinya, jika anggaran tetap Rp71 triliun, penerima manfaat yang terjangkau di tahun ini hanya 15–17,5 juta siswa. Situasi itu masih jauh dari ideal. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto ingin MBG bisa menjangkau lebih banyak siswa agar dirasakan manfaatnya.
”Tadi Pak Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi, beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati,” ujarnya setelah rapat, kemarin.
Jika terjadi penambahan Rp100 triliun, potensi penerima manfaat meningkat drastis menjadi 82,9 juta siswa. Namun, soal kepastiannya, Dadan menegaskan bahwa hal itu masih dalam kajian. Khususnya menyangkut ketersediaan anggaran.
Dari pembicaraan, ada sejumlah alternatif pendanaan yang dijajaki. Misalnya, dana kontribusi dari pemerintah daerah, kontribusi BUMN, serta kontribusi kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal.
Apakah dana zakat juga masuk di antaranya, Dadan menepisnya. ”Kita tidak membahas hal-hal lain (zakat),” jelasnya.
Sementara itu, salah satu sumber anggaran tambahan untuk MBG berasal dari dana APBD. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kans pengambilan dana dari APBD itu sangat terbuka. Sebab, dari hasil komunikasi, banyak daerah yang berminat untuk berkontribusi.
”Semua provinsi mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka. Jadi, sifatnya sukarela tanpa paksaan,” katanya.
Dari hitungan awal pihaknya, total kontribusi APBD untuk MBG bisa mencapai Rp4,9 triliun. Jumlah itu terdiri atas 2,3 triliun anggaran APBD kabupaten/kota dan 2,5 triliun anggaran dari APBD provinsi.
Besaran kontribusi setiap daerah pun akan beragam. Sebab, akan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemda.
Kabupaten Badung, Bali, misalnya, memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang besar. ”Mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun, anak SD-nya ada 72 ribu. Jadi, mereka malah bisa meng-cover semua,” ungkapnya.
Selain anggaran, hal lain yang dievaluasi adalah pelaksanaan di lapangan. Apalagi, sempat ada kasus keracunan yang dialami 40 siswa di Sukoharjo.
Tito mengatakan, daerah bisa terlibat aktif dengan memberdayakan petugas kesehatan untuk pendampingan. ”Bisa dilibatkan juga dari puskesmas di sana,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menambahkan, dari hasil evaluasi pihaknya diminta untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Mi-salnya, terkait sanitasi yang terdampak limbah program tersebut. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG