Buka konten ini
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan maraknya aksi premanisme di sektor manufaktur di berbagai wilayah tujuan investasi di tanah air, seperti Batam, Tangerang, Banten, Jawa Tengah, Batang, dan Subang.
Apindo mendesak pemerintah memberantas segala bentuk premanisme, baik kerah biru maupun kerah putih, demi menciptakan ekonomi berbiaya rendah (low cost economy) dan meningkatkan daya saing nasional.
”Sektor manufaktur paling terdampak akibat maraknya aksi premanisme. Ini sangat mengganggu iklim usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, Selasa (29/7) lalu.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menilai premanisme memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Di satu sisi menambah biaya produksi (supply side), di sisi lain menggerus daya beli masyarakat (demand side).
“Contoh sederhana, belanja di minimarket Rp10.000, tapi harus bayar parkir Rp2.000. Ini membebani sisi konsumsi. Sementara di sisi produksi, premanisme menambah ongkos logistik dan biaya distribusi,” jelasnya.
Ajib menekankan, praktik premanisme, baik yang dilakukan oknum di lapangan maupun pihak berkedok institusi resmi, harus diberantas secara serius karena menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan investasi.
“Yang kami dorong adalah pemberantasan premanisme dalam segala bentuknya untuk menciptakan low cost economy. Dengan begitu, daya saing ekonomi Indonesia, baik di tingkat domestik maupun global, bisa meningkat,” kata Ajib.
Di Batam sendiri, sejumlah pelaku usaha, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), sudah mengadukan persoalan pemerasan, intimidasi, hingga penguasaan ruang publik secara ilegal oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat ke BP Batam.
Seperti yang disampaikan pihak PT NOV Profab Indonesia saat BP Batam melakukan kunjungan resmi ke perusahaan tersebut beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, perwakilan dunia usaha menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat.
BP Batam pun telah membahas isu tersebut secara internal. Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, juga telah turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi keluhan para pelaku usaha.
“Soal premanisme itu sudah kami bicarakan secara internal. Deputi Investasi kami juga telah turun langsung ke lapangan,” kata Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Minggu (3/7).
Menurutnya, gangguan semacam ini tidak hanya merugikan investor secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan kestabilan daerah. Ia mengajak semua pihak, termasuk warga dan organisasi kemasyarakatan, membangun si-nergi positif.
“Harapan kita, bangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, hindari hal-hal yang kontraproduktif karena itu akan mengganggu kepentingan investasi di daerah dan juga sistem lain, termasuk kondusivitas yang sudah kita bangun selama ini,” ujarnya.
Ia menekankan, penyelesaian masalah semestinya dilakukan secara dialogis, bukan dengan pendekatan kekerasan ataupun gaya premanisme. Ruang komunikasi, kata Amsakar, selalu terbuka untuk mencari solusi yang baik dan konstruktif.
“Jika ada hal-hal yang memerlukan solusi, ini bisa dibicarakan secara baik, positif. Tidak perlu menonjolkan gaya-gaya premanisme itu,” ujarnya.
Terkait langkah antisipasi, BP Batam disebut telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum. Menurut Amsakar, sinergi dengan kepolisian telah terbentuk dan berjalan aktif.
“Kalau kerja sama, semuanya sudah terbangun. Sekarang kita juga sudah punya Dashboard Investasi untuk memantau perkembangan yang terjadi di lapangan,” katanya.
Melalui sistem pemantauan real-time tersebut, BP Batam berharap dapat lebih responsif dalam menangani potensi gangguan investasi dan menjaga kenyamanan para investor di Batam.
Padahal, perusahaan-perusahaan di Batam disebut telah berupaya memberikan kontribusi positif, termasuk dengan merekrut tenaga kerja lokal, membuka ruang magang industri, serta menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR). Mereka pun berharap pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak sehat dan meng-hambat aktivitas usaha.
“Batam adalah tempat investasi unggulan. Kita tidak bisa membiarkan satu-dua oknum merusak iklim usaha dengan premanisme atau tekanan yang tidak berdasar. Negara harus hadir untuk melindungi pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujar Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, dalam keterangan resminya, Sabtu (2/8).
Fary menegaskan komitmen BP Batam dalam menjaga kepercayaan investor melalui penciptaan iklim usaha yang aman dan kondusif. “BP Batam berkomitmen menciptakan kawasan yang tidak hanya terbuka bagi investasi, tetapi juga aman dan profesional bagi seluruh pelaku usaha,” tegasnya.
Dashboard Investasi Tanggapi Keluhan
Langkah konkret juga disampaikan Kepala Biro Umum BP Batam, Mohammad Taofan. Ia menjelaskan bahwa BP Batam telah meluncurkan Dashboard Investasi, sebuah platform yang memungkinkan investor menyampaikan langsung kendala dan laporan kepada pimpinan BP Batam secara cepat dan terdokumentasi.
“Melalui upaya ini, BP Batam akan melakukan pemetaan dan konsolidasi bersama pemangku kepentingan terkait,” jelas Taofan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (2/8) siang. Menurut Taofan, masalah keamanan dan premanisme dengan berbagai modus memang menjadi kekhawatiran utama, khususnya bagi calon investor asing atau PMA.
Meski demikian, masih banyak faktor lain yang turut dipertimbangkan, seperti infrastruktur, posisi strategis Batam sebagai hub logistik, hingga reformasi birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pertanahan yang ramah investasi, kemudahan regulasi, insentif menarik, serta keberadaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang daya saing.
“Batam adalah tempat investasi unggulan. Negara hadir untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujarnya.
BP Batam, tambahnya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan aktif di lapangan guna memastikan tidak ada gangguan yang merusak iklim usaha di Batam.
“BP Batam berkomitmen menciptakan kawasan yang tidak hanya terbuka bagi investasi, tetapi juga aman dan profesional bagi seluruh pelaku usaha,” tutup Taofan. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG