Buka konten ini
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menilai turunnya harga minyak dunia pascatercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sebagai momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi fiskal nasional.
“Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Sarmuji, sinyal pasar bergerak lebih cepat dari berbagai kalkulasi. Harga minyak mentah Brent tercatat turun hampir 4 persen ke kisaran 83,92 dolar AS per barel pada perdagangan Senin pagi, dari posisi penutupan Jumat di kisaran 87,33 dolar AS per barel.
Ia menyebutkan sejumlah langkah konkret yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, melakukan perbaikan fiskal melalui evaluasi dan penyesuaian subsidi energi secara bertahap seiring normalisasi harga minyak global.
Sarmuji menegaskan ruang fiskal yang selama ini tergerus akibat pembengkakan subsidi BBM kini kembali terbuka dan harus dimanfaatkan secara optimal.
“Anggaran yang sebelumnya terserap untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Kedua, meredanya premi risiko geopolitik memungkinkan biaya impor minyak dan gas menjadi lebih efisien, yang berdampak pada penurunan biaya produksi domestik serta tekanan inflasi.
Ketiga, dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz perlu segera dimanfaatkan untuk melancarkan rantai pasok ekspor-impor yang selama berbulan-bulan terganggu, sekaligus menekan biaya logistik internasional.
Keempat, Indonesia didorong untuk meningkatkan ekspor nonmigas ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang terdampak konflik, termasuk menjajaki kembali kerja sama dagang dengan Iran di sektor pertanian dan manufaktur yang sempat tertunda.
Sarmuji menyambut baik pengumuman kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Kedua negara sepakat menghentikan operasi militer secara segera dan permanen.
Upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 di Swiss. Presiden AS Donald Trump telah membenarkan kesepakatan tersebut, sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengonfirmasi bahwa teks perjanjian telah difinalisasi.
“Ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu masyarakat dunia yang mendambakan perdamaian. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyambut baik dan memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan ini,” kata Sarmuji.
Ia menilai kesepakatan tersebut bukan hanya kemenangan bagi pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga bagi tatanan multilateral dan diplomasi negara-negara berkembang.
Pakistan, bersama Turki, Qatar, dan Arab Saudi, dinilai memainkan peran penting sebagai fasilitator perundingan.
“Ini membuktikan bahwa jalur diplomasi, meski sulit dan berliku, tetap lebih bermartabat dibandingkan perang,” tegasnya.
Sarmuji menekankan bahwa perdamaian harus segera diterjemahkan ke dalam pemulihan ekonomi yang nyata. Konflik AS–Iran, menurutnya, telah meninggalkan dampak ekonomi luas, termasuk bagi Indonesia.
“Kami berharap kesepakatan ini segera berdampak pada penurunan harga minyak dunia. Harga energi yang tinggi selama ini membebani APBN melalui subsidi BBM, menekan daya beli masyarakat, dan meningkatkan inflasi. Normalisasi harga energi adalah kepentingan langsung rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, penutupan Selat Hormuz sebelumnya juga memicu gangguan rantai pasok global dan lonjakan biaya logistik yang akhirnya dirasakan pelaku usaha dan konsumen di dalam negeri.
Di luar agenda jangka pendek, Sarmuji mengingatkan pentingnya pelajaran struktural dari krisis tersebut. Menurutnya, ketergantungan pada jalur dan pemasok energi tertentu masih menjadi titik lemah Indonesia.
“Perdamaian ini tidak otomatis menghapus kerentanan tersebut. Justru sekarang waktu yang tepat untuk membangun ketahanan energi yang sesungguhnya dengan diversifikasi sumber dan mitra pasokan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran, untuk membangun kemitraan jangka panjang di bidang energi dan perdagangan nonmigas.
“Golkar berharap kesepakatan ini menjadi titik awal rekonstruksi kawasan yang lebih stabil, adil, dan damai, bukan sekadar gencatan senjata di atas kertas,” tutup Sarmuji. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR