Buka konten ini
Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga
SELAMA lebih dari satu dekade, kebijakan ekonomi Indonesia berdiri di atas pilar disiplin fiskal yang konservatif. Patokan defisit di bawah 3 persen dan rasio utang yang terjaga bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ’’paspor’’ kepercayaan bagi investor global. Namun, transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan pada September 2025 menandai berakhirnya era tersebut dan dimulainya sebuah eksperimen besar, yaitu paradigma baru fiskal.
Di bawah nakhoda Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar menjaga kesehatan buku menjadi pengejaran pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif. Dengan narasi bahwa kapasitas fiskal harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan mesin pertumbuhan, pemerintah mulai melonggarkan ikat pinggang anggaran. Masalahnya, pergeseran itu terjadi justru saat badai ekonomi global belum sepenuhnya mereda.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melambungkan harga energi, ditambah tren suku bunga tinggi di AS, menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi kebijakan fiskal yang panas. Pasar merespons pergeseran itu dengan skeptisisme tajam. Rupiah, yang bertindak sebagai barometer utama kepercayaan investor, terus mengalami tekanan hingga menembus level psikologis baru di angka lebih dari Rp18.000.
Target pemerintah untuk mengembalikan rupiah ke level Rp15.000 kini bukan lagi sekadar tugas moneter Bank Indonesia melalui intervensi pasar, melainkan pertaruhan kredibilitas fiskal. Apakah ambisi pertumbuhan itu akan menjadi mesin kemakmuran baru atau justru memicu keraguan yang membuat modal asing kian jauh?
Dalam pasar keuangan, kredibilitas bukan sekadar reputasi. Ia adalah penentu harga (pricing factor).
Risiko Sistemis
Pergeseran ke arah fiskal ekspansif tanpa dukungan fundamental yang kuat menciptakan tiga risiko sistemis utama. Pertama, risiko crowding out dan likuiditas. Ketika memperlebar defisit, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat utang (SBN).
Untuk menarik pembeli di tengah ketidakpastian, pemerintah terpaksa menaikkan yield. Bank, yang biasanya memegang SBN, akan melihat aset itu lebih menarik daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Hasilnya? Likuiditas perbankan mengering, suku bunga kredit naik, dan pertumbuhan ekonomi justru tercekik oleh biaya modal yang mahal.
Kedua, risiko transmisi kurs ke inflasi (imported inflation). Rupiah yang terdepresiasi akibat hilangnya kepercayaan asing bukan hanya angka di layar monitor. Indonesia adalah pengimpor bahan baku industri dan pangan seperti gandum dan kedelai. Rupiah yang lemah otomatis menaikkan harga produksi di dalam negeri.
Ketiga, risiko gagal bayar terselubung (fiscal sustainability). Jika pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak tercapai, sementara utang terus menumpuk dengan bunga tinggi, rasio pembayaran bunga utang (interest-to-revenue ratio) akan membengkak.
’’Wait and see’’ adalah masa ujian bagi pemerintah. Pasar tidak lagi butuh pidato yang menjanjikan pertumbuhan. Pasar butuh bukti konkret bahwa ideologi ekonomi yang baru ini tidak akan mengorbankan stabilitas makroekonomi yang sudah dibangun selama dua dekade.
Pasar saat ini tidak sedang menghitung laba rugi, melainkan tengah membedah DNA kebijakan pemerintah. Mereka sedang menunggu untuk memastikan, apakah kita sedang menuju kemandirian ekonomi atau menggali lubang utang yang tidak berdasar?
Jaminan Integritas
Di pasar keuangan, transaksi tidak hanya dengan uang, tetapi dengan ekspektasi. Karena itu, kredibilitas menjadi mahal dengan alasan, pertama, sebagai penentu risk premium. Investor asing melihat Indonesia melalui lensa risiko. Jika pemerintah dianggap plinplan atau tidak disiplin, investor akan meminta premi risiko yang lebih tinggi. Selisih 1–2 persen pada yield SBN akibat hilangnya kredibilitas bisa berarti tambahan beban bunga triliunan rupiah di APBN.
Kedua, faktor penahan capital outflow. Karena bersifat pengecut, uang akan lari ke tempat yang paling aman dengan kepastian hukum dan kebijakan yang jelas. Saat terjadi guncangan global seperti konflik di Timur Tengah, hanya negara dengan kredibilitas tinggi yang modalnya tidak kabur secara ekstrem. Tanpa kredibilitas, rupiah akan menjadi sasaran pukulan bertubi-tubi tanpa bisa melawan spekulasi pasar setiap kali ada berita negatif.
Ketiga, kekuatan intervensi verbal. Pejabat dengan kredibilitas tinggi cukup mengeluarkan satu pernyataan sebagai intervensi verbal untuk menenangkan pasar. Sebaliknya, pejabat yang kehilangan kredibilitas harus menghabiskan miliaran dolar cadangan devisa untuk intervensi fisik di pasar valas, tetapi tetap tidak percaya.
Kredibilitas ekonomi ibarat sebuah bendungan. Selama ia kokoh, aliran air atau modal bisa dikelola untuk irigasi pertumbuhan. Namun, ketika paradigma baru fiskal mulai menciptakan retakan pada struktur bendungan tersebut, intervensi sebesar apa pun di hilir tidak akan mampu membendung banjir bandang depresiasi nilai tukar.
Itu dapat kita perhatikan dari credit default swap (CDS) Indonesia. Jika trennya naik, itu adalah bukti pasar sedang menagih premi lebih mahal atas risiko ketidakpercayaan tersebut. Bandingkan selisih yield SBN 10 tahun Indonesia dengan US Treasury 10 tahun. Pelebaran spread adalah indikator nyata mahalnya harga kredibilitas yang harus dibayar pemerintah.
Menguji paradigma baru fiskal di tengah badai global adalah sebuah pertaruhan besar. Jika pemerintah ingin memenangkan kembali hati para investor, jalan satu-satunya bukan melalui intervensi pasar yang membakar cadangan devisa, melainkan memulihkan integritas kebijakan. (*)