Buka konten ini
WASHINGTON (BP) – Amerika Serikat dan Iran dilaporkan mulai menemukan titik temu untuk meredakan ketegangan yang selama ini memanaskan kawasan Timur Tengah.
Kedua negara disebut telah mencapai nota kesepahaman awal atau memorandum of understanding (MOU) untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sekaligus membuka jalan menuju negosiasi permanen mengakhiri konflik kedua negara.
Kesepakatan awal tersebut dinilai menjadi terobosan penting setelah beberapa pekan diplomasi berlangsung alot dan diwarnai bentrokan militer terbatas di kawasan Teluk.
Sejumlah pejabat Amerika Serikat kepada Al Jazeera, Kamis (28/5) waktu setempat, menyebut rancangan kesepakatan itu kini tinggal menunggu persetujuan akhir Presiden Donald Trump.
Jika disahkan, langkah tersebut berpotensi meredakan ketegangan geopolitik yang selama ini mengganggu stabilitas Timur Tengah dan jalur perdagangan energi dunia.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu adalah pembukaan akses bebas bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Selain itu, Amerika Serikat juga disebut akan mencabut blokade laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran.
Laporan Axios yang kemudian dikonfirmasi Gedung Putih menyebut Selat Hormuz menjadi isu paling sensitif dalam perundingan kedua negara.
Selat tersebut merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia dan menjadi urat nadi perdagangan energi global.
Iran sebelumnya mengklaim pengelolaan Selat Hormuz harus dilakukan bersama Oman karena berada di wilayah perairan kedua negara.
Namun, Washington menolak segala bentuk kontrol Iran, termasuk rencana penerapan tarif bagi kapal-kapal yang melintas di jalur tersebut.
Ketegangan terkait Selat Hormuz bahkan sempat memicu ancaman baru dari Amerika Serikat.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent sebelumnya memperingatkan Oman bahwa negara itu dapat dikenai sanksi apabila membantu penerapan pungutan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.
Meski demikian, Bessent enggan mengonfirmasi detail kesepakatan yang beredar dan menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Trump.
“Selalu merupakan kesalahan untuk mendahului presiden, jadi semuanya akan menjadi keputusan presiden,” ujar Bessent kepada wartawan.
Ia menambahkan, Trump memiliki tiga syarat utama bagi Iran, yakni membuka kembali Selat Hormuz, menyerahkan stok uranium dengan pengayaan tinggi, serta menghentikan program nuklirnya.
Di sisi lain, Iran belum sepenuhnya membenarkan kabar tersebut.
Kantor berita semi-resmi Tasnim mengutip sumber yang dekat dengan negosiasi dan membantah klaim bahwa kesepakatan final telah tercapai.
“Jika teks memang telah difinalisasi, Iran akan mengumumkannya kepada mediator Pakistan dan kepada publik. Sampai saat itu, narasi dari sumber Barat mengenai finalisasi kesepakatan tidak valid,” demikian laporan Tasnim.
Isu nuklir hingga kini masih menjadi hambatan terbesar dalam perundingan.
Dalam rancangan kesepakatan disebutkan Iran harus berkomitmen tidak mengembangkan senjata nuklir.
Namun Teheran menegaskan komitmen tersebut sebenarnya sudah lama disampaikan secara terbuka.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan negaranya tidak berniat memiliki senjata nuklir.
“Kami tidak terlibat dalam diplomasi dengan penghinaan,” ujar Pezeshkian seperti dikutip kantor berita ISNA.
Iran selama ini bersikeras memiliki hak memperkaya uranium untuk kepentingan domestik karena hal tersebut tidak dilarang dalam Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
Sebaliknya, Trump menuntut agar seluruh program nuklir Iran dibongkar total.
Selain persoalan nuklir, negosiasi juga dipersulit tuntutan AS agar Iran membatasi produksi rudal dan drone.
Teheran menolak pembicaraan terkait kebijakan pertahanannya.
Situasi kawasan semakin rumit akibat konflik yang masih berlangsung di Lebanon.
Israel dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan serangan ke wilayah Lebanon selatan dan kembali membombardir Beirut, Kamis (28/5). Kelompok Hizbullah yang didukung Iran juga meningkatkan serangan drone terhadap pasukan Israel.
Iran sebelumnya menegaskan setiap kesepakatan gencatan senjata harus mencakup situasi di Lebanon.
Sementara itu, pemerintah Lebanon juga dilaporkan tengah melakukan pembicaraan langsung dengan Israel untuk mengakhiri perang. (*)
Laporan: JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK