Buka konten ini
BATAM (BP) – Dunia usaha mulai menghitung dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) terhadap aktivitas produksi dan ketenagakerjaan. Tekanan biaya operasional yang terus meningkat dinilai dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha maupun merekrut tenaga kerja baru.
Kondisi tersebut turut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memprediksi sekitar 9.000 pekerja di sedikitnya 10 perusahaan di Indonesia terancam terkena PHK dalam tiga bulan ke depan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam, Rafki Rasid, mengatakan hingga saat ini situasi dunia usaha di Batam masih relatif terkendali. Meski demikian, para pelaku usaha memang tengah menghadapi kenaikan biaya pokok produksi (BPP) akibat berbagai faktor global maupun domestik.
“Dunia usaha di Batam saat ini memang sedang menghadapi kenaikan biaya pokok produksi akibat berbagai pemicu.
Mulai dari masalah logistik yang terganggu akibat perang, kelangkaan beberapa bahan baku, kenaikan harga BBM, sampai kemungkinan kenaikan suku bunga pinjaman modal akibat kenaikan suku bunga acuan BI,” ujar Rafki.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat perusahaan harus mengambil langkah strategis agar operasional tetap berjalan. Salah satunya melalui efisiensi biaya di berbagai lini usaha.
Meski begitu, Rafki menegaskan pengurangan tenaga kerja masih menjadi opsi terakhir yang akan ditempuh perusahaan.
“Hanya saja pengurangan karyawan akan jadi pilihan terakhir jika memang situasi tekanannya semakin berat. Karena perusahaan sangat memahami bahwa karyawan membutuhkan penghasilan untuk menjaga tingkat kesejahteraan diri dan keluarganya,” katanya.
Ia menilai keberlangsungan tenaga kerja juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Jika pekerja tetap memiliki penghasilan, maka konsumsi masyarakat dapat terjaga dan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.
“Karyawan yang tetap bekerja juga akan menjaga daya beli masyarakat yang tentunya akan berdampak positif ke dunia usaha juga. Jadi pengusaha akan tetap menjaga agar PHK tidak dilakukan,” tambahnya.
Rafki menyebut hingga kini kondisi pasar kerja di Batam masih berjalan normal. Sejumlah perusahaan di berbagai sektor industri juga masih membuka perekrutan tenaga kerja baru.
“Untuk saat ini situasi pasar kerja di Batam masih berlangsung normal. Perekrutan karyawan baru masih dibuka untuk berbagai sektor pekerjaan di Batam. Jadi situasinya masih aman terkendali,” jelasnya.
Terkait potensi PHK yang disampaikan KSPI, Rafki mengakui kemungkinan tersebut dapat terjadi di sejumlah daerah atau sektor tertentu, terutama perusahaan yang lebih berorientasi pada pasar domestik.
“Karena beban dunia usaha saat ini cukup berat, terutama yang menjual produknya ke dalam negeri. Ada ancaman melemahnya kurs rupiah juga yang mereka hadapi,” katanya.
Namun untuk Batam, ia menilai kondisi industri masih cukup stabil lantaran mayoritas perusahaan di kawasan industri berorientasi ekspor.
“Tapi untuk Batam, karena sebagian besar perusahaan berorientasi ekspor, maka sampai saat ini pengusaha masih belum melakukan PHK akibat kenaikan BPP,” ujarnya.
Rafki juga menjelaskan bahwa tidak diperpanjangnya kontrak kerja karyawan dalam kondisi tertentu merupakan hal yang lumrah di dunia industri. Biasanya kondisi itu terjadi karena pergantian proyek atau jeda produksi sebelum proyek baru dimulai.
“Kalau karyawan yang habis kontrak kemudian tidak diperpanjang itu lumrah terjadi. Karena mungkin proyeknya ada yang berganti tapi butuh waktu untuk memulai proyek baru. Nanti ketika proyek baru sudah jalan tentu akan direkrut kembali bahkan bisa ditambah jumlahnya,” terangnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah BP Batam yang dinilai cukup proaktif memantau kondisi dunia usaha di Batam. Menurutnya, komunikasi yang cepat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting agar berbagai kendala dapat segera ditangani.
“Untuk BP Batam sendiri saat ini cukup proaktif memantau kondisi para pengusaha di Batam. Jadi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha dapat cepat tertangani,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau memastikan hingga saat ini Kota Batam masih aman dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), meski secara nasional muncul kekhawatiran terkait potensi PHK massal akibat tekanan ekonomi global.
Sekretaris Disnakertrans Kepri, John Barus, mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda perusahaan di Batam akan melakukan PHK besar-besaran.
“Sesuai perkembangan hingga hari ini (Kemarin), tanda-tanda bakal ada PHK di Kepri, khususnya Batam memang belum ada,” ujar Barus, Minggu (24/5).
Menurut dia, masuknya investasi baru ke Batam justru masih mendorong perekrutan tenaga kerja. Kondisi tersebut dinilai mampu menekan angka pengangguran di Kepri yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 75 ribu orang.
Barus mengatakan sejumlah perusahaan di Batam masih membuka lowongan pekerjaan. Bahkan, dalam waktu dekat juga akan digelar job fair untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
“Perusahaan di Batam masih merekrut pekerja baru. Ini menunjukkan peluang kerja masih terbuka,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesiapan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang di Batam.
Karena itu, Disnakertrans Kepri terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Dunia pendidikan juga harus menyesuaikan jurusan dengan kebutuhan dunia kerja, terutama SMK. Ini perlu kolaborasi semua pihak untuk menekan angka pengangguran,” tambahnya. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK