Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi meluncurkan 19 armada baru Bus Trans Batam (BTB) di Dataran Engku Puteri, Batam Center, Selasa (26/5), sebagai langkah mempercepat transformasi transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital.
Peluncuran armada tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan prosesi tepung tawar. Sebelumnya, dilakukan penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya sistem pembayaran digital menggunakan QRIS Tap pada layanan Trans Batam.
Mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam, Suhar, menyampaikan bahwa pengembangan layanan Trans Batam akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Suhar, Pemko Batam tengah menyiapkan perluasan rute ke kawasan padat penduduk seperti Bengkong dan Sungai Panas, serta optimalisasi koridor Nongsa–Batam Center. Selain itu, Dishub Batam juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar layanan Trans Batam dapat segera menjangkau Bandara Internasional Hang Nadim.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Pemko Batam menargetkan pengembangan lima tahun pertama dengan menambah koridor dari sembilan menjadi 10 koridor utama serta membuka 10 trayek feeder,” ujarnya.
Pemko Batam juga berencana memperpanjang jam operasional layanan bus dari pukul 05.30 WIB hingga 22.00 WIB. Waktu tunggu antarkendaraan (headway) ditargetkan dipangkas menjadi 10–20 menit guna meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Untuk mendukung target tersebut, kebutuhan armada diperkirakan mencapai 19 unit bus medium, 22 unit bus besar, serta 50 unit bus kecil untuk layanan feeder. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 16 halte interchange dan sekitar 220 halte standar di berbagai titik kota.
Suhar mengungkapkan, jumlah penumpang Trans Batam saat ini mencapai sekitar 6.000 orang per hari, dengan komposisi sekitar 70 persen penumpang umum dan 30 persen pelajar.
Sementara itu, Kepala UPT Trans Batam Dishub Kota Batam, Sucipto, mengatakan salah satu fokus pengembangan ke depan adalah membuka layanan khusus menuju Bandara Hang Nadim Batam.
“Trans Batam akan menjadi angkutan umum yang trayeknya masuk langsung ke bandara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tarif untuk penumpang umum sebesar Rp5.000, sedangkan pelajar Rp2.500. Sebanyak 19 armada baru tersebut akan difokuskan untuk memperkuat tiga koridor utama menuju Batam Center, yakni rute Jodoh–Batam Center, Piayu–Batam Center, dan Nongsa–Batam Center.
“Memang banyak diarahkan ke Batam Center karena mobilitas masyarakat cukup tinggi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam, Yusfa Hendri, yang mewakili Plh Wali Kota Batam, menegaskan bahwa kota modern ditandai dengan kemudahan akses transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi.
Menurutnya, jalur Trans Batam kini dirancang menghubungkan pelabuhan dengan pusat bisnis melalui konsep port to port dan port to business. Sejumlah shelter telah terintegrasi dengan Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Batam Center, hingga Pelabuhan Domestik Telaga Punggur yang terkoneksi ke kawasan bisnis Nagoya.
Yusfa menambahkan, pengadaan 19 bus baru tersebut menggunakan sistem Pay The Service (PTS), yakni kendaraan disediakan pihak swasta sementara pemerintah membayar jasa layanan sesuai indikator yang ditetapkan.
“Sistem ini membuat pelayanan transportasi umum di Batam melangkah satu tingkat lebih maju,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengapresiasi langkah Pemko Batam yang dinilai berani berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Menurut Aan, transportasi publik merupakan investasi sosial jangka panjang yang mampu meningkatkan aksesibilitas sekaligus menekan beban biaya hidup masyarakat.
“Berdasarkan survei BPS, biaya transportasi menghabiskan sekitar 24 persen kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Ia juga menyebutkan kerugian akibat kemacetan di lima kota besar Indonesia mencapai Rp77 triliun. Karena itu, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rencana jangka panjang selama 25 tahun untuk mendukung pengembangan angkutan umum massal di 20 kota di Indonesia.
Aan menilai Batam menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun sistem transportasi publik secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah pusat.
“Hebatnya, Batam belum dibiayai oleh pusat, tetapi sudah mampu membiayai dirinya sendiri. Ini patut diapresiasi,” pungkasnya. (*)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO