Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas batal mengadakan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati tahun ini. Pengadaan kendaraan yang sebelumnya diusulkan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) dengan nilai hampir Rp1,5 miliar itu langsung dicoret oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng.
Menurut Aneng, pengadaan mobil dinas baru belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.
“Ya benar ada usulan kendaraan dinas baru. Saya langsung minta dicoret saja, masih banyak keperluan untuk masyarakat,” ujar Aneng kepada Batam Pos, Jumat (22/5).
Saat ini, kendaraan dinas yang digunakan masih berupa Toyota Fortuner yang telah berusia sekitar 10 tahun. Meski tergolong lama, kendaraan tersebut dinilai masih layak dipakai untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
Aneng mengatakan, kondisi wilayah Anambas yang tidak terlalu luas membuat penggunaan kendaraan dinas tidak terlalu intensif. Karena itu, ia merasa belum perlu mengganti kendaraan lama tersebut.
Bahkan, dalam aktivitas sehari-hari, Aneng mengaku lebih nyaman menggunakan sepeda motor. Kendaraan roda dua itu kerap dipakai saat menuju kantor maupun menghadiri kegiatan bersama masyarakat.
“Yang ada dipakai saja. Kalau tidak ada, sepeda motor masih ada, motor lama masih bisa dipakai,” katanya sambil tersenyum.
Kesederhanaan Aneng juga terlihat dari kebiasaannya yang tidak terlalu bergantung pada fasilitas kendaraan dinas. Dalam sejumlah kesempatan, ia memilih menggunakan kendaraan yang dianggap lebih praktis dan efisien.
Untuk perjalanan dinas luar daerah, Aneng menerapkan pola penggunaan kendaraan sesuai kebutuhan. Saat berada di Batam, ia lebih sering menggunakan kendaraan pribadi.
Sementara ketika menjalankan agenda pemerintahan di Tanjungpinang, ia masih memanfaatkan mobil dinas lama yang tersedia.
Sedangkan untuk perjalanan ke Jakarta, Aneng memilih menggunakan transportasi umum dibanding meminta fasilitas kendaraan khusus.
“Kalau ada agenda di Jakarta, saya pakai taksi online. Lebih nyaman saja, tidak terlalu buru-buru juga. Hitung-hitung bantu pendapatan sopir taksi lah,” ujarnya.
Keputusan membatalkan pengadaan mobil dinas baru itu pun mendapat perhatian masyarakat. Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan berbagai daerah, langkah tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah untuk lebih mengutamakan kepentingan publik.
Aneng menegaskan, anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Pelayanan kepada masyarakat tidak ditentukan oleh fasilitas mewah, melainkan komitmen dan kerja nyata pemerintah daerah. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY