Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman menjelang musim kemarau. Bahkan, stok beras nasional saat ini disebut mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni 5,37 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan capaian tersebut menjadi indikator ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga konflik internasional yang memengaruhi pasokan pangan dunia.
“Serapan beras Januari hingga 18 Mei mencapai 2,8 juta ton dan stok nasional mencapai 5,37 juta ton. Ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” ujar Sudaryono saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui penyerapan gabah, perlindungan petani, dan penguatan cadangan beras pemerintah.
“Indonesia terus memperkuat kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun,” katanya.
Sudaryono yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjelaskan, produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton. Jumlah itu meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut dia, peningkatan produksi tersebut tidak lepas dari arahan Presiden, dukungan DPR RI, serta kerja keras petani di berbagai daerah.
“Produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Meski stok beras meningkat signifikan, pemerintah tetap mewaspadai ancaman musim kemarau panjang pada 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau mulai terjadi sejak April di wilayah Nusa Tenggara dan diperkirakan meluas ke berbagai daerah lain dengan puncak kemarau pada Agustus mendatang.
Untuk mengantisipasi dampak terhadap produksi pangan, pemerintah memperkuat cadangan beras nasional agar pasokan dan harga tetap stabil.
Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029.
Melalui kebijakan tersebut, Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah setara 4 juta ton beras dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.
Di sisi lain, perlindungan terhadap petani terus diperkuat melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini, rata-rata harga gabah di tingkat petani mencapai Rp 6.815 per kilogram atau sekitar 4,85 persen di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.
Kementerian Pertanian optimistis target serapan beras nasional dapat tercapai karena potensi panen masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
Pada Mei 2026, potensi panen diperkirakan mencapai 929 ribu hektare atau setara 2,75 juta ton beras. Sedangkan pada Juni diperkirakan mencapai 841 ribu hektare atau setara 2,47 juta ton beras.
Beras Tak Lagi Dominasi Inflai Pangan
Pemerintah memastikan harga beras nasional tetap terkendali dan akan terus dijaga agar tidak memicu gejolak inflasi maupun menekan daya beli masyarakat. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan kepentingan konsumen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 4,36 persen. Namun angka tersebut dinilai masih relatif terkendali karena beras hanya berada di urutan ke-28 dari 40 komoditas penyumbang inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara inflasi tertinggi justru berasal dari kol putih atau kubis sebesar 25,47 persen dan ikan dencis sebesar 17,09 persen.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan kondisi harga beras saat ini jauh lebih stabil dibanding sebelumnya yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi pangan nasional.
“Lihat inflasi pangan, itu kan deflasi. Dulu beras itu penyumbang inflasi utama. Sekarang tidak lagi, makanya kita jaga. Harga beras kita stabilkan, itu yang benar,” ujar Amran di Jakarta, belum lama ini.
Meski andil beras terhadap inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,60 persen dan menjadi yang tertinggi kedua, pemerintah menilai kontribusi tersebut masih kecil dibanding total inflasi kelompok tersebut yang mencapai 3,06 persen. Adapun inflasi umum tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen.
Amran menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, petani tetap harus mendapat ruang keuntungan agar produksi beras nasional tetap terjaga.
“Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan. Petani kita kurang lebih 115 juta orang, kemudian konsumen juga kita jaga. Makanya ada HPP untuk petani dan ada HET untuk konsumen,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi titik tengah agar harga beras tidak terlalu rendah yang bisa merugikan petani, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat.
“Kalau kita turunkan HET terus, petani bisa terpukul dan produksi turun. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung sedikit, dia berproduksi. Kita subsidi pupuknya, kemudian konsumennya juga tersenyum,” ujar Amran. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK