Buka konten ini
JAKARTA (BP) – lndonesia diproyeksikan memasuki era baru ekonomi digital dengan nilai pasar mencapai USD 340 miliar atau sekitar Rp 5.500 triliun pada 2030. Pertumbuhan ini didorong percepatan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), cloud computing, Internet of Things (IoT), fintech, hingga digitalisasi lintas sektor industri.
Namun di balik lonjakan ekonomi digital tersebut, ancaman keamanan siber juga berkembang semakin cepat dan kompleks. Risiko kebocoran data, penipuan berbasis AI, hingga serangan deepfake kini menjadi tantangan baru yang mulai dihadapi banyak perusahaan di Indonesia.
Kondisi ini terungkap dalam whitepaper bertajuk A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience yang dirilis Indosat Business bersama pakar keamanan siber Charles Lim. Laporan tersebut menyoroti munculnya fenomena resilience gap, yakni ketimpangan antara laju transformasi digital dengan kesiapan organisasi dalam membangun ketahanan siber.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, ketahanan siber kini tidak lagi sekadar persoalan teknologi, tetapi sudah menjadi bagian penting dari keberlangsungan bisnis.
Menurutnya, percepatan transformasi digital membuat perusahaan membutuhkan sistem keamanan yang lebih adaptif dan mampu merespons ancaman modern secara real-time.
“Pertumbuhan digital harus diiringi dengan ketahanan siber yang memadai. Cyber resilience saat ini menjadi fondasi kepercayaan dan keberlangsungan bisnis,” ujarnya di jumpa pers Senin (11/5).
Dalam laporan tersebut, ancaman siber di Indonesia disebut meningkat seiring masifnya penggunaan AI di berbagai sektor. Salah satu yang menjadi sorotan ialah lonjakan kasus AI-related fraud di sektor fintech Indonesia yang meningkat hingga 1.550 persen.
Modus yang digunakan pun semakin canggih, mulai dari deepfake hingga AI voice impersonation atau peniruan suara berbasis AI untuk penipuan identitas dan pembobolan sistem keamanan.
Dalam kesempatan yang sama, Charles Lim menjelaskan, perkembangan ancaman siber saat ini jauh lebih cepat dibanding kemampuan sebagian organisasi dalam mendeteksinya. Karena itu, perusahaan dinilai perlu meninggalkan pendekatan keamanan yang bersifat reaktif.
“Organisasi perlu beralih menuju cyber resilience yang lebih adaptif dan berkelanjutan, terutama menghadapi ancaman AI-enabled fraud dan deepfake,” jelasnya.
Tingkat kesiapan perusahaan di Indonesia juga masih dinilai rendah. Berdasarkan Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025, hanya sekitar 11 persen organisasi di Indonesia yang dianggap siap menghadapi ancaman keamanan siber modern.
Sementara itu, rata-rata kerugian akibat kebocoran data di Indonesia disebut dapat mencapai sekitar Rp15 miliar per insiden.
Tekanan terhadap perusahaan juga semakin besar setelah implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Regulasi tersebut mewajibkan organisasi memperkuat sistem pemantauan keamanan siber dan melaporkan insiden kebocoran data dalam waktu maksimal 72 jam.
Whitepaper tersebut juga membahas sejumlah strategi penguatan ketahanan siber, termasuk penerapan Zero Trust Architecture dan pembangunan Human Firewall atau peningkatan kesadaran keamanan siber di tingkat sumber daya manusia.
Selain sektor finansial, laporan itu menyoroti meningkatnya risiko serangan siber di sektor manufaktur, pemerintahan, hingga pendidikan yang saat ini semakin bergantung pada sistem digital.
Percepatan digitalisasi nasional dinilai membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang besar, tetapi di saat bersamaan juga memperluas celah serangan siber jika tidak diimbangi kesiapan infrastruktur dan sumber daya keamanan digital yang memadai. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI