Buka konten ini
BATAM (BP) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mulai mendorong transformasi digital pada sektor pelayanan publik yang selama ini masih dikelola secara konvensional. Dua sektor yang menjadi perhatian utama adalah tata kelola parkir dan retribusi sampah.
Amsakar menegaskan, digitalisasi pengelolaan retribusi penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Bagaimana agar retribusi sampah kita itu bisa dilakukan digitalisasi. Karena saya percaya, dengan cara seperti itu frekuensi tatap muka bisa dikurangi dan sedikit banyak pasti akan ada peningkatan PAD,” ujarnya.
Gagasan tersebut disampaikan dalam forum High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Batam di Harris Hotel Batam Center, Senin (27/4) pagi.
Menurut Amsakar, ide tersebut sengaja disampaikan ke forum agar menjadi bahan diskusi lintas instansi dan pemangku kepentingan.
“Saya lemparkan ke forum supaya menjadi agenda yang dipertentangkan, dibahas, dan didiskusikan,” tegasnya.
Ia menilai, sistem pembayaran digital tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mampu meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi daerah yang selama ini masih mengandalkan transaksi langsung.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalondo Hasibuan, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Batam dalam mempercepat digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD.
DLH, kata Dohar, akan mulai merumuskan skema retribusi sampah berbasis digital, salah satunya melalui sistem pembayaran virtual account. “Nanti akan kita bahas di forum internal terkait arahan Pak Wali. Untuk waktu realisasinya memang belum bisa dipastikan, tapi akan kita akomodir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, mengatakan pihaknya telah mulai menerapkan digitalisasi parkir. Dari total 593 titik parkir di Batam, sekitar 100 titik di antaranya telah menggunakan sistem pembayaran berbasis QR.
“Sekitar seratus titik itu dikelola pihak ketiga, seperti di mal. Setorannya langsung masuk ke Bapenda. Untuk sebagian kawasan ruko juga sudah menerapkan, sementara parkir tepi jalan masih menggunakan sistem manual,” katanya. (*)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : MUHAMMAD NUR