Buka konten ini
KECERDASAN buatan atau Artificial Intelligence (AI) diproyeksi menjadi penggerak baru ekonomi nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa perluasan pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 3,67 persen. Potensi ini muncul seiring kebutuhan akan efisiensi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor.
Hal tersebut diungkapkan dalam forum The Power of AI yang berlangsung di Bali pada Sabtu (18/4), di tengah tren global yang mendorong pemanfaatan teknologi AI sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
“Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” ujar Meutya.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Hal ini didukung oleh ekosistem digital yang semakin matang serta pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat.
“Nilai kini bergeser, bukan lagi soal sumber daya, tetapi kemampuan kita mengelola data menjadi solusi,” jelasnya.
Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-41 dari 198 negara dan masuk dalam Kategori A dalam hal transformasi digital publik, yang menunjukkan posisi kuat Indonesia di kancah global.
“Indonesia terus memperkuat posisi sebagai kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara,” ungkap Meutya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa adopsi AI masih perlu dipercepat di sejumlah sektor kunci. Saat ini, sektor keuangan dan ritel dinilai sudah lebih maju dibandingkan sektor lainnya.
“Kesehatan, pertanian, dan manufaktur harus dipercepat karena di sanalah dampak terbesar bisa kita ciptakan,” tegasnya.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI, Meutya juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola yang responsif dan adaptif.
“Regulasi AI bukan lagi pilihan, ini kebutuhan yang mendesak dan tidak terhindarkan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyelesaikan penyusunan peraturan presiden terkait peta jalan serta etika AI nasional yang saat ini menunggu pengesahan sebagai landasan kebijakan.
“Peta jalan ini memberi arah yang jelas sekaligus memastikan perlindungan publik dari berbagai risiko AI,” tandas Meutya.
Ke depan, pemerintah akan mendorong implementasi AI yang inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, termasuk oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga transformasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Meutya Hafid juga menekankan bahwa pembangunan konektivitas digital tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan jaringan, tetapi harus diiringi dengan pemanfaatan yang nyata dalam layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan seperti sekolah serta puskesmas.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang digelar di Jakarta Pusat.
Meutya menjelaskan, keberhasilan pembangunan jaringan digital seharusnya tidak hanya dilihat dari ketersediaan akses, melainkan dari seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
“Saya terharu banyak masyarakat dari elemen sekolah, puskesmas, TNI, dan industri bekerja sama memudahkan langkah pemerintah memastikan konektivitas berjalan dengan baik,” ujar Meutya di Jakarta dikutip Minggu (19/4).
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan konektivitas juga tercermin dari manfaat yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, siswa dapat mengakses materi pembelajaran yang lebih luas, sementara tenaga kesehatan mampu memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat.
”Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari banyak pihak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa konektivitas digital harus terintegrasi dalam layanan publik, bukan sekadar pembangunan infrastruktur semata.
“Mudah-mudahan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan untuk mengawal konektivitas kita semakin baik,” tegasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI