Buka konten ini
TOKYO (BP) – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen Jepang pada Jumat (23/1). Hal itu membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sela pada 8 Februari 2026.
Langkah pembubaran Parlemen Jepang ini diambil untuk mencari mandat publik guna memperkuat agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintah bersama mitra koalisi barunya.
Pembubaran majelis rendah Parlemen Jepang yang beranggotakan 465 kursi tersebut dilakukan pada awal masa sidang parlemen reguler, sebuah keputusan langka yang terakhir kali terjadi 60 tahun lalu. Dengan pembubaran itu, Jepang memasuki masa kampanye singkat menjelang pemilu yang akan digelar hanya 16 hari setelah DPR dibubarkan.
Perdana Menteri Takaichi menyetujui pembubaran tersebut pada Jumat (23/1) pagi. Meski masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru berakhir pada 2028, Takaichi menegaskan bahwa ia membutuhkan legitimasi publik setelah menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober 2025.
Di sisi lain, pembubaran dilakukan sejalan dengan terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP) atau Nippon Ishin.
“Saya ingin meminta penilaian langsung dari rakyat terkait pergeseran kebijakan utama, termasuk kebijakan fiskal yang bertanggung jawab namun tetap agresif,” kata Takaichi seperti dikutip dari Kyodo News, Minggu (25/1).
Untuk diketahui, pemilu diperkirakan berlangsung ketat. Blok penguasa berupaya mempertahankan blok oposisi di tengah kekhawatiran hilangnya dukungan dari basis pemilih Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun yang kini berpisah.
Di sisi lain, pemilu juga akan menjadi ajang debut bagi blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, yang dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Komeito.
Para analis menilai keluarnya Komeito dari koalisi berpotensi menjadi pukulan berat bagi LDP, mengingat partai tersebut dikenal mampu memobilisasi 10.000–20.000 suara per distrik dengan dukungan organisasi Buddhis awam terbesar Jepang, Soka Gakkai.
Sementara itu, di tengah pembubaran parlemen, isu ekonomi diperkirakan menjadi sorotan utama selama kampanye.
Baik kubu penguasa maupun oposisi sama-sama mengusulkan kebijakan terkait pajak konsumsi atas bahan makanan sebagai respons terhadap tekanan inflasi. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY