Buka konten ini
BANK Indonesia (BI) tampil konsisten mengawal stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau sepanjang 2025. Peran itu dijalankan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari pengamanan pasokan uang rupiah, pengendalian inflasi pangan, penguatan UMKM, hingga percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Bahkan, BI memastikan rupiah benar-benar hadir hingga pulau-pulau terluar. Di tengah ketidakpastian global, bank sentral menjadi penjaga denyut ekonomi daerah.
Tahun 2025 memang tidak dibuka dengan situasi yang ringan. Daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau berada di bawah bayang-bayang ketegangan geopolitik global, fluktuasi harga pangan dan energi, serta perlambatan perdagangan internasional. Faktor-faktor itu berpotensi menekan stabilitas harga sekaligus menggerus daya beli masyarakat.
Kondisi tersebut menuntut peran yang lebih kuat dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Fokusnya tetap pada dua mandat utama, menjaga stabilitas harga dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Batam, sebagai motor utama perekonomian Kepri, menjadi titik tumpu kebijakan agar dampak tekanan global tidak meluas ke sektor riil.
Memasuki Maret 2025, BI Kepri mengambil langkah awal strategis dengan meluncurkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025. Program ini dirancang untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah dan pecahan yang memadai selama Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah, periode yang identik dengan lonjakan kebutuhan transaksi.
SERAMBI 2025 diluncurkan secara nasional pada 3 Maret dan ditindaklanjuti di Kepulauan Riau melalui kick-off di Batam pada 4 Maret. Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto P., menegaskan bahwa pengamanan rupiah menjadi fondasi utama menjaga stabilitas ekonomi menjelang periode konsumsi tinggi.
Menurut proyeksi BI, kebutuhan uang kartal di Kepulauan Riau selama Ramadan dan Idulfitri 2025 mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini meningkat 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BI Kepri memperluas layanan kas keliling, menggelar penukaran uang terpadu di pusat perbelanjaan dan titik-titik keramaian, serta mengoptimalkan 147 loket perbankan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Langkah ini diambil agar masyarakat mendapatkan akses penukaran uang yang aman dan resmi.
“BI Kepri terus berkomitmen memenuhi kebutuhan uang Rupiah dalam jumlah dan pecahan yang sesuai, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun pada momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri,” kata Rony Widijarto.
Pada saat yang sama, BI Kepri juga memperkenalkan inovasi berbasis digital melalui aplikasi PINTAR. Aplikasi ini memudahkan masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi layanan kas keliling secara real time.
“Penggunaan aplikasi PINTAR meningkatkan efisiensi dan memastikan layanan penukaran uang berjalan tertib serta tepat sasaran,” ujar Rony.
Tidak hanya soal ketersediaan uang, Bank Indonesia juga terus memperkuat edukasi publik. Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah kembali digaungkan sebagai pengingat bahwa kepercayaan terhadap mata uang nasional adalah bagian dari stabilitas ekonomi.
“Rupiah bukan hanya alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan negara,” tegas Rony.
Selama bulan suci Ramadhan, fokus BI Kepri bergerak ke penguatan ekonomi syariah. Melalui Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2025, BI bersama pemerintah daerah menghadirkan ruang promosi, literasi, dan transaksi bagi pelaku ekonomi syariah, baik di Tanjungpinang maupun Batam.
KURMA 2025 dibuka oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala BI Kepri. Pemerintah pusat dan daerah menilai KURMA efektif mempercepat pertumbuhan UMKM halal sekaligus memperluas ekosistem ekonomi syariah di Kepri.
Rony Widijarto menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,8–5,6 persen. Namun, ia mengakui masih terdapat disparitas pertumbuhan antarwilayah yang perlu dijembatani.
“Penguatan ekonomi syariah dan digitalisasi sistem pembayaran menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata,” ujarnya.
Dalam KURMA 2025, berbagai program digelar, mulai dari business matching UMKM syariah, layanan sertifikasi halal, sosialisasi ZISWAF, hingga festival seni. Salah satu terobosan utamanya adalah peluncuran QRIS 1.000 Masjid guna mendorong transaksi keagamaan berbasis digital.
Memasuki April, Bank Indonesia kembali diuji dengan dinamika inflasi Ramadan dan Idulfitri. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Maret 2025 sebesar 0,38 persen (month to month), dengan inflasi tahunan 2,01 persen, masih berada dalam sasaran nasional.
Pelaksana Harian Kepala BI Kepri periode sebelumnya, Adidoyo Prakoso, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari sinergi kuat antara BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. “Strategi 4K terus kami perkuat sebagai kerangka utama pengendalian inflasi,” kata Adidoyo.
Sinergi tersebut telah berhasi mengantarkan Kepri meraih penghargaan nasional. Pada Juni 2024, TPID Provinsi Kepulauan Riau dinobatkan sebagai TPID provinsi berkinerja terbaik di Sumatra.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi adalah kuncinya,” ujarnya.
Prestasi serupa juga dicatatkan di level kabupaten dan kota. TPID Kota Batam dan Kabupaten Karimun masuk nominasi terbaik dalam pengendalian inflasi pangan.
Di sisi pertumbuhan, ekonomi Kepri menunjukkan tren yang kian solid. BI mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 5,16 persen (year on year) pada triwulan I 2025, dengan Batam menjadi kontributor utama.
Rony Widijarto optimistis laju ini berlanjut seiring momentum hari besar keagamaan dan masuknya investasi baru.
“Batam memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, terutama di sektor industri dan perdagangan,” katanya.
Komitmen menjaga kedaulatan rupiah ditunjukkan BI melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025 pada Juli. Bersama TNI Angkatan Laut, BI menjangkau pulaupulau terluar Kepulauan Riau.
Rony menegaskan ekspedisi ini merupakan perwujudan kehadiran negara.
“Menjaga rupiah hingga ke pelosok negeri adalah bagian dari menjaga NKRI,” ujarnya.
Pada periode yang sama, percepatan digitalisasi terus didorong. Melalui CERNIVAL 2025 di Batam, BI mengemas literasi QRIS dalam format kreatif agar mudah diterima masyarakat.
“QRIS hadir bukan hanya sebagai alat bayar, tetapi juga instrumen inklusi keuangan,” katanya.
Upaya tersebut dilanjutkan melalui QRIS Jelajah Indonesia 2025 yang memadukan edukasi keuangan dengan pendekatan budaya lokal.
“Pendekatan budaya membuat masyarakat lebih mudah menerima inovasi keuangan,” ucap Rony.
Dari sisi UMKM, Bank Indonesia konsisten mendorong pelaku usaha naik kelas melalui Gebyar Melayu Pesisir 2025. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar ekspor.
“UMKM Kepri harus siap bersaing di pasar global,” ungkap Rony.
Inovasi pengendalian inflasi juga merambah sektor pangan lokal. Pada Oktober 2025, BI Kepri memecahkan Rekor MURI dengan menyajikan 1.118 porsi ikan asam pedas menggunakan cabai kering.
Deputi Kepala BI Kepri, Ardhienus, menyebut penggunaan cabai kering sebagai solusi alternatif menjaga pasokan dan menekan gejolak harga cabai segar.
“Kegiatan ini bukan seremonial, tetapi bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan,” ujarnya.
Menutup tahun 2025, Bank Indonesia memaparkan kinerja perekonomian daerah dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025. Capaian ekonomi Kepulauan Riau dinilai solid, dengan pertumbuhan yang tetap kuat di tengah dinamika global.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Ardhienus, menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,48 persen. Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra selama 27 bulan berturut turut.
“Inflasi terjaga, sistem keuangan stabil, dan ekonomi tumbuh kuat. Ini hasil kerja bersama,” ujar Ardhienus.
Dari sisi harga, stabilitas inflasi menjadi salah satu penopang utama kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada November 2025 mencatat inflasi sebesar 0,23 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 0,36 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat sebesar 3,00 persen (year on year/yoy), sedikit menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,01 persen (yoy).
Inflasi terjadi di seluruh kabupaten/kota IHK di Kepri, yakni Batam sebesar 0,25 persen (mtm), Tanjungpinang 0,23 persen (mtm), dan Karimun 0,07 persen (mtm). Dengan realisasi tersebut, Kepri berada pada posisi ketiga inflasi bulanan tertinggi di Sumatra. Sementara secara tahunan, inflasi Kepri masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72 persen (yoy).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi November 2025 terutama didorong oleh Kelompok Transportasi yang mengalami inflasi 1,99 persen (mtm) dengan andil sebesar 0,27 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan tenaga kerja menjelang akhir tahun serta kenaikan harga bahan bakar angkutan udara. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami inflasi sebesar 0,37 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen, dipicu oleh kenaikan harga emas di tengah berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global.
Selain itu, tekanan inflasi juga datang dari komoditas hortikultura seperti kangkung dan bayam yang harganya naik akibat curah hujan tinggi di wilayah Kepulauan Riau. Namun, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang justru mengalami deflasi 0,33 persen (mtm) dengan andil deflasi 0,10 persen, seiring terjaganya pasokan cabai merah, bayam, kangkung, tomat, dan cabai hijau.
Bank Indonesia menilai terkendalinya inflasi di Kepri tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sepanjang November 2025, berbagai langkah stabilisasi harga telah dilakukan, antara lain pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang, publikasi iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi melalui sosialisasi, hingga capacity building klaster pertanian ke Jawa Barat.
Memasuki Desember 2025, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko inflasi yang perlu diwaspadai, mulai dari potensi gangguan rantai pasok hortikultura akibat bibit siklon tropis di Sumatra bagian utara, risiko imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, hingga peningkatan harga emas sejalan dengan ketidakpastian geopolitik. Di sisi lain, terdapat faktor penahan inflasi, seperti akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester II 2025 serta program diskon angkutan udara menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru.
Ke depan, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui TPID. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta koordinasi pengendalian inflasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga inflasi Kepri tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau menuju 2026. (*)
Narasi : FISKA JUANDA
Foto-foto : BANK INDONESIA
Editor : RATNA IRTATIK