Buka konten ini
ACEH (BP) – Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) terus bertambah. Per Selasa (2/12) malam, Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatra 2025 mencatat sebanyak 744 orang meninggal dunia.
Angka ini melonjak tajam dari laporan sehari sebelumnya yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni 604 korban jiwa.
Dashboard yang sama juga menunjukkan bahwa 551 warga masih dinyatakan hilang. Sementara total warga terdampak telah mencapai 3,3 juta jiwa, dengan 2.564 orang mengalami luka-luka. Besarnya dampak bencana memaksa sekitar 1,1 juta jiwa mengungsi ke berbagai titik di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Di sisi lain, kerusakan infrastruktur pun meluas, dengan 299 jembatan rusak, 323 fasilitas pendidikan terdampak, serta ribuan rumah warga mengalami kerusakan berat maupun ringan.
Rincian korban meninggal juga diperbarui. Di Aceh tercatat 218 orang meninggal dengan 227 orang masih hilang. Di Sumatera Barat ada 225 korban jiwa dengan 161 warga hilang, sementara Sumatera Utara mencatat 301 korban meninggal dan 163 orang hilang.
BNPB bersama instansi terkait masih mengupayakan pencarian dan penyelamatan di berbagai lokasi. Bantuan logistik terus didistribusikan, sementara akses jalur darat yang sebelumnya putus perlahan dibuka kembali.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa jalur penghubung Medan–Aceh Tamiang mulai bisa dilalui kendaraan roda empat meski dengan kecepatan terbatas. Ia menargetkan jalur tersebut dapat dibuka sepenuhnya pada Rabu (3/12).
“Hari ini pekerjaan tinggal menyingkirkan sisa-sisa material yang masih menumpuk di pinggir jalan,” ujarnya.
Kerugian Rp68 Triliun, Sawit dan Tambang Penyebab Utama
Banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian nasional akibat bencana tersebut mencapai lebih dari Rp68,67 triliun. Kerugian dihitung dari rusaknya rumah penduduk, hilangnya pendapatan rumah tangga, kerusakan jalan dan jembatan, hingga hilangnya produksi pertanian.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa bencana ekologis ini merupakan buah dari alih fungsi lahan yang terjadi secara masif, terutama akibat ekspansi perkebunan sawit dan aktivitas tambang. Menurutnya, kontribusi sektor sawit dan tambang “tidak sebanding” dengan kerugian ekonomi yang kini harus ditanggung masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa kerugian terjadi hampir di seluruh provinsi terdampak, dengan Aceh diperkirakan menanggung beban sebesar Rp2,04 triliun, Sumatera Utara Rp2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,01 triliun.
Bhima menjelaskan, dampak banjir ini juga menggerus pergerakan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat menyusut Rp68,67 triliun, setara 0,29 persen.
“Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun,” tambah Bhima.
Kerusakan tersebut bahkan jauh lebih besar dari penerimaan negara dari sektor ekstraksi sumber daya alam. Per Oktober 2025, Penerimaan Penjualan Hasil Tambang hanya mencapai Rp16,6 triliun. Di Aceh, kerugian Rp2,04 triliun bahkan melampaui pendapatan daerah dari PNBP tambang sebesar Rp929 miliar, DBH sawit Rp12 miliar, dan DBH minerba Rp56,3 miliar.
Karena itu, Celios mendorong pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang dan ekspansi sawit. Mengutip kajian Koalisi Moratorium Sawit pada 2024, Bhima menyebut langkah tersebut justru memberi dampak ekonomi positif dalam jangka panjang dan berpotensi menyerap hingga 761 ribu tenaga kerja pada 2045.
“Solusinya bukan membuka lahan baru, tetapi membangun ekonomi restoratif yang berkelanjutan. Jika struktur ekonomi tidak berubah, bencana ekologis akan terus berulang dan biayanya makin besar,” tegasnya. (*)