Buka konten ini
BATAM (BP) – Sejumlah orang tua siswa di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, mengeluhkan anak-anak mereka belum diterima di sekolah negeri. Masalah bermula dari gagalnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB yang sebelumnya bernama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, saat proses unggah berkas. Akibatnya, akun pendaftaran tidak bisa dilanjutkan hingga ke tahap akhir.
Nuryanti, warga Tanjung Pinggir, Sekupang, mengungkapkan bahwa anaknya belum memperoleh sekolah. Ia menyebut, proses pendaftaran yang seharusnya memudahkan justru membuat bingung dan kecewa.
“Waktu bikin akun bisa. Tapi pas unggah berkas, sistemnya error. Sudah tanya ke dinas, disuruh ke sekolah. Tapi di sekolah juga tidak jelas, akhirnya anak saya tidak tahu harus sekolah di mana,” ujarnya, Jumat (27/6).
Ia menyayangkan sikap dinas pendidikan dan pihak sekolah yang terkesan saling lempar tanggung jawab. “Kami punya bukti daftar online. Tapi saat login ulang, tidak bisa. Kami bawa ke sekolah, mereka bilang belum daftar. Bagaimana bisa lanjut kalau aksesnya saja tidak bisa?” keluhnya.
Keluhan serupa datang dari Rosniati, orang tua siswa lainnya. Ia menilai pemerintah terkesan lepas tangan dan menyarankan siswa langsung masuk ke sekolah swasta. Padahal, kata dia, biaya sekolah swasta bukan hal yang ringan.
“Sekolah swasta tidak semurah itu. Uang pangkal bisa jutaan rupiah, sementara bantuan pemerintah hanya subsidi bulanan. Itu tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Menurut Rosniati, seharusnya pemerintah hadir mencari solusi, bukan justru menyalahkan orang tua atas persoalan teknis yang ada di sistem. “Masalahnya bukan kami tak mendaftar. Sistemnya yang bermasalah. Jadi jangan langsung suruh ke swasta, itu bukan solusi,” tambahnya.
Para orang tua berharap Pemko Batam turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka mendesak adanya solusi yang adil agar anak-anak tetap bisa mengenyam pendidikan sesuai haknya sebagai warga negara.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Sekupang, Odit Lubis, menyebut setidaknya ada puluhan anak di wilayahnya yang menghadapi masalah serupa.
“Di SDN 003 Sekupang saja ada 11 anak yang gagal menyelesaikan pendaftaran karena sistemnya tidak bisa mengunggah data. Masalah ini juga kami temukan di SDN 008 dan SDN 006,” ujar Odit.
Pemerintah memang telah menawarkan subsidi Rp300 ribu per bulan bagi siswa yang bersekolah di swasta. Namun menurut Odit, solusi itu belum menyentuh akar persoalan.
“Bagaimana dengan anak yang rumahnya dekat sekolah negeri, tapi disuruh ke swasta yang letaknya jauh? Belum lagi ongkos transportasi dan kebutuhan sekolah lainnya,” ucapnya.
Ia menegaskan, FKDM sebagai lembaga resmi bentukan Wali Kota Batam bertugas menyampaikan ancaman dan hambatan di tengah masyarakat. “Dan masalah ini, jelas merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusi nyata,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, belum dapat dikonfirmasi terkait keluhan para orang tua siswa tersebut. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : RATNA IRTATIK