Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, tidak menghadiri kegiatan pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang digelar di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Jumat (16/5) hingga Minggu (18/5).
Ketiadaan keduanya semakin terlihat saat sesi foto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Minggu (18/5). Wajah Pramono maupun Rano tidak tampak di barisan peserta pembekalan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menjelaskan alasan absennya dua pemimpin DKI Jakarta tersebut. Pramono, kata Ganjar, tengah bersiap menunaikan ibadah haji.
”Mau haji (Pramono Anung),” ujar Ganjar saat ditemui di lokasi acara.
Sementara, Rano Karno disebut telah mengajukan izin kepada DPP PDI Perjuangan karena sedang menghadiri Festival Film Cannes di Paris, Prancis. ”Kalau Rano Karno lagi di Cannes Festival Film, kemarin izin,” ungkap Ganjar.
Secara keseluruhan, terdapat 116 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti pembekalan ini. Meski begitu, Ganjar mengakui tidak semua dapat hadir. Beberapa berhalangan karena sakit, menjalankan ibadah haji, atau memiliki agenda lain di luar kota.
”Maka tadi disampaikan, untuk yang belum hadir, nanti akan kami adakan lagi pembekalannya,” kata Ganjar.
Ia juga menyampaikan bahwa ada tiga poin penting yang menjadi fokus pembekalan kali ini. Pertama, penguatan potensi daerah; kedua, tata kelola pemerintahan; dan ketiga, agenda-agenda khas perjuangan partai.
Berbagai potensi unggulan daerah turut menjadi bahan diskusi, seperti sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik, yang dibahas berdasarkan pengalaman masing-masing kepala daerah. Selain itu, isu-isu seperti tantangan sumber daya manusia (SDM), alokasi keuangan, kapasitas fiskal yang berbeda antarwilayah, serta pentingnya konektivitas dan strategi branding daerah juga menjadi sorotan.
”Beberapa isu tentang dukungan terhadap industri atau UMKM mencuat dari berbagai diskusi, dan saya kira itu merupakan ciri khas perjuangan kita dalam membela masyarakat kecil. Tentu saja, dari sisi tata kelola pemerintahan, semuanya bermuara pada bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik,” pungkas Ganjar. (***)
Reporter : YUSNADI
Editor : GALIH ADI SAPUTRO