Buka konten ini
BATAM (BP) – PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan untuk mempersiapkan layanan angkutan mudik Lebaran 2025. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembukaan kembali rute lintas provinsi menuju Riau, dengan pengalihan dari Sei Selari, Bengkalis, ke Tanjung Buton, Siak, yang dijadwalkan beroperasi pada pertengahan Maret.
General Manager PT ASDP Batam, Hermine Welkis, menyebutkan hingga saat ini belum ada peningkatan signifikan dalam permintaan tiket penyeberangan. Namun, ia memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi dua minggu sebelum Lebaran.
“Tanjung Buton memiliki dermaga yang lebih besar dan memadai untuk kapal roro. Jika uji coba sandar berjalan sukses, rute ini akan segera dioperasikan. Saat ini kami masih menunggu izin operasional,” ujar Hermine, Selasa (4/3).
Dalam beberapa tahun terakhir, layanan kapal roro menuju Tanjung Buton sempat terhenti. Namun, dengan adanya rencana ini, masyarakat dapat kembali menikmati kemudahan transportasi laut yang lebih efisien dan ekonomis.
ASDP juga menyiapkan sejumlah armada untuk melayani rute ini. Nantinya, perjalanan dari Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, menuju Tanjung Buton, Riau, akan beroperasi sebanyak empat kali dalam sepekan, baik dari Batam maupun sebaliknya.
“Kami berharap kehadiran kembali rute ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperlancar distribusi barang antardaerah,” tambahnya.
Selain rute baru ini, jalur penyeberangan Punggur–Tanjunguban diperkirakan tetap menjadi yang paling ramai selama musim mudik. Namun, lonjakan penumpang juga diprediksi terjadi pada lintasan antarpovinsi seperti ke Tanjung Buton, Riau, serta Kuala Tungkal, Jambi.
“Pembukaan kembali layanan kapal roro ini menjadi alternatif transportasi yang lebih ekonomis bagi masyarakat Riau dan sekitarnya,” katanya.
Dengan fasilitas yang lebih baik di Tanjung Buton, perjalanan laut di wilayah ini diharapkan semakin nyaman dan efisien, terutama saat puncak arus mudik Lebaran 2025.
Sementara itu, insentif yang diberikan pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen untuk tiket penerbangan domestik selama periode 24 Maret hingga 7 April 2025 belum berpengaruh pada lonjakan penumpang. Padahal, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 14 persen guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.
Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, mengatakan bahwa hingga saat ini dampak dari insentif tersebut terhadap jumlah penumpang di Bandara Hang Nadim belum terlihat signifikan.
”Secara umum, pembukuan belum meningkat drastis,” ujarnya, Selasa (4/3).
Namun, ia menjelaskan bahwa lonjakan penumpang biasanya baru terasa dua minggu sebelum Lebaran.
”Biasanya, peningkatan signifikan terjadi menjelang Lebaran, yang diikuti dengan penambahan penerbangan ekstra (extra flight), penyewaan pesawat (charter), atau penggunaan pesawat berbadan besar (bigger aircraft),” katanya.
Selain insentif dari pemerintah, PT BIB juga berkontribusi dengan memberikan diskon 50 persen untuk Passenger Service Charge (PSC) atau pajak bandara.
“Langkah ini bertujuan memberikan kelonggaran bagi pemudik agar dapat bepergian dengan lebih terjangkau,” katanya.
Rute penerbangan dengan jumlah pemudik terbesar dari Batam biasanya menuju Jakarta, Padang, Surabaya, serta kota-kota lain di Pulau Jawa.
“PT BIB saat ini masih berupaya menjalin kerja sama dengan maskapai untuk meningkatkan frekuensi penerbangan pada rute-rute tersebut selama puncak mudik,” katanya.
Dengan berbagai insentif dan kebijakan ini, diharapkan masyarakat Kepri yang hendak pulang kampung dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengumumkan langsung kebijakan ini.
“Secara agregat, kebijakan ini dapat menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama dua minggu mendatang di angka 13 sampai 14 persen,” ujar AHY.
Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025, yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan skema ini, pemerintah menanggung sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat guna menekan harga bagi penumpang.
AHY berharap kebijakan ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang hendak pulang kampung saat Lebaran.
”Semoga insentif ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat agar perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau dan nyaman,” tuturnya. (*)
Reporter : Azis Maulana
Editor : RYAN AGUNG