Buka konten ini
BATAMKOTA (BP) – Serah terima jabatan (sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam digelar di Kantor Wali Kota Batam, Senin (3/3), menandai peralihan kepemimpinan di Batam. Acara ini berlangsung sebagai bagian dari mekanisme demokrasi setelah masa jabatan kepala daerah berakhir dan pejabat baru dilantik oleh Presiden.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sertijab merupakan proses seremonial yang wajib dilakukan dalam pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan memori tugas kepemimpinan serta penandatanganan berita acara oleh pejabat lama dan baru, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
‘‘Saya mengucapkan terima kasih kepada wali kota sebelumnya atas kebijakan yang telah dijalankan, terutama dalam
pembangunan infrastruktur. Kami juga membuka diri terhadap masukan yang diberikan oleh beliau,’’ ujarnya.
Selain menyoroti keberlanjutan program pembangunan, Amsakar juga akan segera menangani masalah pemasangan reklame yang tidak tertata di Batam. Ia menyinggung kebijakan Presiden yang keberatan dengan maraknya baliho yang dipasang di pohon-pohon dan reklame yang tidak sesuai dengan tempatnya.
‘‘Ini akan menjadi perhatian khusus. Saya akan mengeluarkan surat edaran kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis dan pihak terkait agar tidak ada lagi pohon yang dipaku dengan baliho. Papan reklame yang tidak pada tempatnya juga akan kita tata ulang,’’ kata Amsakar.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam sambutannya menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi masalah di kota ini. Ia mengaku telah menerima laporan tentang adanya tumpukan sampah di beberapa titik, terutama di wilayah Seipanas.
‘‘Sudah dua hari ini saya mendapat laporan tentang sampah berserakan di jalan. Saya ingin tahu, siapa pejabat yang bertanggung jawab di Seipanas? Tolong segera bereskan, jangan sampai kita malu,’’ ujarnya.
Meskipun infrastruktur di Batam sudah membaik, masalah sampah tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Li Claudia menekankan pentingnya mengatasi masalah ini agar kota tetap bersih dan nyaman bagi warganya.
‘‘Jalan-jalan kita sudah bagus, tapi sampah masih berserakan. Coba lihat di Seipanas, sampah menumpuk di pinggir jalan. Ini tidak boleh dibiarkan,’’ kata Li Claudia.
Jika persoalan sampah ini tidak segera ditangani, Li Claudia berencana melibatkan pemerintah pusat untuk membentuk satuan tugas khusus. Ia meminta pejabat terkait untuk bergerak cepat menyelesaikan masalah ini tanpa penundaan.
‘‘Saya minta persoalan ini dituntaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jangan sampai harus ada tim satgas dari pusat turun tangan,’’ tegasnya.
Pejabat Lamban Siap-Siap Tersingkir
Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam tengah melakukan restrukturisasi kabinet di berbagai lini. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan proses ini berjalan sesuai prosedur dan telah mendapatkan restu dari kementerian terkait.
Langkah perombakan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan di Pemko Batam dan BP Batam agar lebih efektif.
”Saya bersyukur karena saat paparan ke kementerian, tidak ada persoalan mengenai restrukturisasi kabinet ini. Tinggal bikin surat ke menteri,” ujar Amsakar, Senin (3/3).
Ia menjelaskan, setelah persetujuan kementerian turun, perombakan bisa langsung dieksekusi. Meski begitu, seleksi dan evaluasi kinerja tetap menjadi syarat utama bagi pejabat yang akan mengisi posisi baru.
”Kalau menteri sudah setuju, kita bisa bergerak cepat. Tapi tetap harus ada tes dan mekanisme lainnya,” kata Amsakar.
Di BP Batam, restrukturisasi dimulai dari tingkat organisasi. Setelah jabatan deputi terisi, pelantikan pejabat di tingkat direktur hingga jajaran di bawahnya akan segera menyusul.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menekankan pentingnya percepatan kinerja pemerintahan. Ia menegaskan, pejabat yang tak bisa mengikuti ritme kerja cepat akan tersisih. ”Saya dan Pak Am (Amsakar) kerja cepat, tuntas. OPD harus bisa mengikuti ritme kami. Kalau enggak bisa, ya enggak bisa,” katanya.
Li Claudia juga menyoroti responsivitas dalam pemerintahan. Ia mengaku selalu siap menerima keluhan masyarakat dan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk penyelesaiannya.
”Saya tidur cuma empat jam sehari. Handphone selalu aktif 24 jam. Kalau ada masalah, masyarakat WA saya, langsung saya teruskan ke OPD terkait,” ujarnya. (*)
Reporter : Arjuna
Editor : Ratna Irtatik