Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyatakan angka rasionalisasi anggaran Pemprov Kepri diperkirakan mencapai Rp252 miliar. Rasionalisasi itu berdampak kepada pemotongan biaya perjalanan dinas (Perjadin), hingga biaya kegiatan pemerintah yang bersifat seremonial.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, Adi Prihantara, mengatakan angka Rp252 miliar tersebut masih perkiraan dan belum dihitung secara riil. Pemprov Kepri bersama DPRD akan membedah lagi semua belanja di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
”Pelaksanaan APBD tetap berjalan, karena ini merupakan formula penyusunan APBD. Kita juga berterimakasih kepada dewan, yang telah membantu untuk menyelesaikan perhitungan,” kata Adi di Kantor DPRD Kepri, Senin (17/2).
Berdasarkan Instruksi Presiden, kata dia, belanja pendukung yang bersifat seremonial, pelatihan dan biaya sewa dan sebagainya akan dipotong 50 persen. Hal ini tidak berlaku, jika kegiatan itu diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
”Imbas efesiensi, tunda bayar jadi Rp16 miliar. Saya lupa angka totalnya, intinya ada pengurangan. Dari situ dampaknya,” tambahnya.
Ia memastikan, bahwa efesiensi tersebut memang tidak terganggu dengan dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
”Kegiatan yang di hotel juga tidak dimungkinkan (digelar). Selagi (kegiatan) bisa di kantor, pasti diefesiensi,” pungkasnya. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI