Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sektor perumahan merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya didukung dengan penggunaan komponen bahan baku dan tenaga kerja lokal. Sehingga memacu berbagai aktivitas ekonomi sektor turunannya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya menggunakan produksi manufaktur dan sumber daya alam dalam negeri. Karena dapat menciptakan multiplier effect.
”Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” ucap Suahasil Nazara dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook and Chinese New Year 2025, Rabu (5/2) lalu.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), lanjut dia, menjadi elemen penting mendukung pembiayaan untuk perumahan rakyat. Khususnya, peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan.
Sumber untuk menyalurkan kredit konstruksi kepada pengembang dan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada konsumen. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Suahasil mengatakan, peme-rintah telah menyediakan pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Didukung berbagai insentif perpajakan. Serta, efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
Menurut dia, FLPP merupakan program besar. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah melalui FLPP telah memba-ngun 1,1 juta unit rumah untuk MBR. Saat ini program tersebut sedang menggodok agar lebih diperkuat lagi.
”Presiden (Prabowo) sudah menyampaikan berbagai macam arahan bagaimana kita dapat membangun rumah tiga juta dalam setahun, dan bagaimana para pemangku kepentingan di ekosistem, seperti bank, pemerintah, dan swasta juga berperan,” ujar Suahasil Nazara.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau. Termasuk perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV). Yang memudahkan KPR tanpa uang muka hingga akhir 2025.
Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,75 persen pada rapat dewan gubernur (RDG) Januari 2025 diharapkan dapat membantu peningkatan permintaan kredit perumahan.
Ditambah, pemerintah yang terus aktif berdiskusi dengan BTN terkait program tiga juta rumah. Mengingat, perlu keputusan yang tepat di tengah dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah dan menantang.
Salah satunya, kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) yang akan berdampak pada Tiongkok, mitra dagang utama Indonesia. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan yang masih cukup ketat menjadi sorotan. “Kami berharap stimulus dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Permukiman dapat mendorong pertumbuhan lebih cepat lagi di sektor perumahan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik,” ucap Nixon. (***)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny