Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
”Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah,” ujar Nusron di Jakarta, Kamis (16/1).
Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.
Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.
”Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah,” katanya.
Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.
Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).
Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.
Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.
Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.
Jepang Siap Bantu Teknologi
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.
”Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya,” kata Fahri belum lama ini.
Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerja sama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).
Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.
Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.
”Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerja sama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” katanya. (***)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny