Buka konten ini
PDI Perjuangan menyoroti dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa yang sempat bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut dinilai justru berkembang menjadi serangan politik terhadap PDIP, meski partai itu tidak terkait langsung dengan dugaan dimaksud.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mempertanyakan logika pihak-pihak yang tetap menyeret PDIP dalam polemik tersebut. Ia menilai tudingan yang diarahkan ke partainya tidak memiliki dasar yang jelas.
“Ada informasi mahasiswa yang menemui Gibran menerima suap duit, eh yang diserang parpol-parpol pemerintahan tetap PDI Perjuangan. Yang salah siapa, yang disalahkan pihak yang mana?” kata Guntur melalui unggahan di media sosial pribadinya, Rabu (24/6).
Ia menyebut upaya mencari pihak untuk disalahkan sebagai bentuk sikap politik yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, yang seharusnya menjadi sorotan adalah kebijakan pemerintah yang tengah menuai kritik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Mencari kambing hitam adalah sikap politik yang pengecut. Proyek pemerintah MBG yang dibanggakan justru mulai menampakkan borok kegagalannya,” ujarnya.
Guntur menilai, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG semestinya menjadi perhatian utama partai-partai pendukung pemerintah. Namun, ia menilai kritik justru diarahkan kepada PDIP.
“Yang terjadi justru bidikan tidak diarahkan pada evaluasi kebijakan, melainkan secara brutal menyasar PDI Perjuangan,” tegasnya.
Ia juga menanggapi desakan sejumlah pihak agar PDIP secara tegas menyatakan posisi sebagai oposisi. Menurutnya, sikap politik PDIP sudah jelas tanpa perlu diberi label tertentu.
Guntur menilai isu yang berkembang merupakan bentuk pengalihan perhatian dari persoalan yang lebih substansial. Pola tersebut, kata dia, bukan hal baru dalam dinamika politik nasional.
“Pengalihan isu itu sangat usang,” katanya.
Lebih lanjut, Guntur mengaku sempat mengapresiasi sikap mahasiswa yang menjaga independensi saat berhadapan dengan kekuasaan. Namun, apresiasi itu memudar setelah muncul dugaan adanya aliran uang.
“Lebih menyedihkan lagi, idealisme mahasiswa yang sempat saya puji kini runtuh,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya informasi dugaan transaksi uang yang disebut mencapai ratusan juta rupiah, serta dugaan pemberian uang kepada sejumlah pengurus organisasi mahasiswa.
Meski demikian, ia menegaskan tidak semua mahasiswa terlibat dalam dugaan tersebut. Menurutnya, masih banyak mahasiswa yang tetap menjaga sikap kritis dan independen.
Guntur turut menyoroti dugaan mobilisasi massa dalam aksi dukungan terhadap program MBG yang disebut disertai imbalan uang dan barang.
“Fenomena ini menjadi bukti betapa murahnya harga pembenaran di negeri ini,” ucapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi kualitas demokrasi. Menurutnya, suara kritis tidak boleh ditukar dengan imbalan materi, terutama dalam konteks kebijakan publik.
“Jika kritik bisa dibungkam dengan imbalan, kita tahu demokrasi sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Lebih jauh, Guntur menegaskan bahwa bahaya terbesar bukan hanya dugaan transaksi itu sendiri, melainkan jika kekuasaan berhasil melemahkan daya kritis masyarakat.
“Kekuasaan telah berhasil menjinakkan nalar kritis dengan cara paling primitif: menyuap perut yang lapar dan membungkam suara yang vokal,” pungkasnya. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR