Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membantah anggapan yang menyebut perekonomian Indonesia tengah menuju krisis seperti yang terjadi pada 1997-1998. Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini jauh berbeda dibandingkan masa krisis moneter yang pernah menghantam Indonesia.
Dia menegaskan, jika melihat indikator ekonomi makro saat ini, tidak ada tanda-tanda Indonesia berada di ambang krisis.
“Tadi Pak Misbakhun sempat menyinggung bahwa banyak kalangan baik di media, termasuk media sosial, mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis,” ujar Juda Agung dalam Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5).
Dia menjelaskan, berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia, krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama. Pertama adalah krisis fiskal atau debt crisis seperti yang pernah terjadi di Amerika Latin pada dekade 1980-an.
Menurut Juda, krisis tersebut terjadi ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah kehilangan kepercayaan investor sehingga tidak mampu lagi mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan obligasi.
Namun, kondisi Indonesia saat ini disebut masih aman. Pemerintah menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen dan pasar masih menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap instrumen keuangan Indonesia.
“Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya,” jelasnya.
Selain itu, Juda juga menambahkan, imbal hasil atau yield surat utang negara saat ini berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen. Angka tersebut dinilai masih stabil dan tidak menunjukkan kepanikan pasar.
“Kalau investor tidak percaya pada yield kita, pada fiskal kita, maka yield-nya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7 persen. Nggak jauh beda dengan sebelum terjadinya, ya ada peningkatan, tapi tidak signifikan peningkatannya. Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya,” imbuhnya.
Selanjutnya sumber kedua pemicu krisis, lanjut Juda adalah krisis neraca pembayaran, seperti terjadi pada tahun 1997-1998. Kala itu terjadi ketika perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menarik dana dari luar negeri, bahkan waktu itu pemerintah sendiri pun tidak tahu berapa jumlanya.
Kemudian imbasnya, jelas Juda, terjadi pelemahan nilai tukar atau sudden stop, sehingga banyak perusahaan yang kolaps karena tidak bisa lagi membayar hutang luar negerinya.
“Dan neraca pembayaran kita waktu itu memang sangat jeblok, dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” tegasnya.
Adapun sumber ketiga adalah krisis sistem keuangan akibat gelembung aset atau bubble, seperti yang terjadi pada krisis finansial global 2008 di Amerika Serikat. Krisis tersebut dipicu pecahnya bubble di sektor properti yang kemudian mengguncang sistem perbankan.
Juda menegaskan, indikator yang mengarah pada krisis sistem keuangan juga belum terlihat di Indonesia hingga saat ini.
“Tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” tandasnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI