Buka konten ini
BATAM (BP) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Aman, bersama jajaran dewan melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Batam pada Rabu (5/2). Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar lang-sung keluhan pihak sekolah sekaligus meninjau sarana dan prasarana yang dimiliki SMKN 2 Batam.
”Hari ini kami berkunjung ke SMKN 2 Batam karena sekolah ini merupakan mitra kami. Kami ingin memastikan kondisi sekolah, mulai dari sarana, prasarana, hingga kendala yang dihadapi untuk kami diskusikan lebih lanjut,” kata Aman.
SMKN 2 Batam menjadi salah satu sekolah favorit bagi calon siswa di Batam. Menu-rutnya, setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah itu selalu membludak. Hal ini dikarenakan sejumlah jurusan unggulan yang dimiliki sekolah ini, seperti tata boga, perhotelan, pariwisata, kuliner, tata rias, hingga akuntansi yang akan segera dibuka.
”Kami ingin memastikan setiap jurusan memiliki teaching factory yang berfungsi sebagai tempat praktik sekaligus produksi. Setelah kami lihat, semua teaching factory di sini sudah ada dan bahkan produktif,” katanya.
Salah satu jurusan yang menarik perhatian Aman adalah tata boga. Teaching factory tata boga di SMKN 2 Batam telah mampu memproduksi 600-700 kue setiap harinya. Produk ini bahkan telah menerima pesanan rutin dari masyarakat dan pelaku usaha kuliner di Batam.
”Kalau sarana dan prasarananya semakin kami dukung, tentu produksi dan daya saingnya akan semakin meningkat,” ujarnya.
Konsep SMK berbeda dengan SMA. SMK lebih menitikberatkan pada pendidikan vokasional yang menghasilkan lulusan siap kerja atau mandiri berwirausaha. Hal ini dianggap sangat relevan dengan kebutuhan Batam saat ini yang terus berkembang sebagai pusat ekonomi.
Dalam kunjungan tersebut, Aman juga membahas keberadaan BLUD yang sudah diinisiasi di SMKN 2 Batam. Namun, implementasi BLUD di sekolah ini masih terkendala regulasi.
”Jika regulasinya dapat segera diselesaikan oleh Pemprov Kepri, BLUD akan memberikan keleluasaan bagi SMKN 2 Batam untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan begitu, pengelolaan dana tidak hanya bergantung pada dana BOS,” ujar dia.
Ia menjelaskan, BLUD memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dalam mengelola keuangan sesuai kebutuhan. Sementara dana BOS memiliki regulasi ketat yang membatasi penggunaannya.
Dalam diskusi dengan kepala sekolah, terungkap bahwa BLUD di SMKN 2 Batam belum berjalan optimal. Dia menilai hal tersebut adalah tantangan yang perlu segera diatasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
”Kami akan segera menggelar rapat kerja dengan kepala-kepala SMK, Dinas Pendidikan, dan Biro Hukum Pemprov Kepri untuk mempercepat penyelesaian regulasi terkait BLUD,” kata Aman.
Ia juga menyoroti kebijakan gubernur yang menghapus SPP di SMK. Kebijakan ini, lanjutnya, menciptakan tantangan baru karena biaya praktik-pratik siswa di SMK cukup besar. Tanpa SPP, sekolah tidak bisa memungut dana dari orangtua siswa sehingga perlu solusi alternatif seperti BLUD.
”SMK memiliki banyak kebutuhan biaya untuk praktik siswa. Dengan SPP yang gratis, SMK kesulitan membiayai praktik. Maka pemberdayaan BLUD menjadi solusi utama,” katanya.
Ia optimistis, apabila regulasi terkait BLUD rampung dan usaha sesuai jurusan masing-masing dapat ditingkatkan, SMKN 2 Batam akan semakin produktif dan mandiri secara finansial.
”Dengan pengelolaan BLUD yang optimal, kami yakin SMKN 2 Batam dapat berkontribusi lebih besar, baik untuk siswa maupun masyarakat,” kata Aman. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO