Buka konten ini
Pengamat Ekonomi sekaligus Wakil Rektor Universitas Batam
LONJAKAN harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya avtur untuk pesawat dan BBM bagi kapal feri sebagai imbas konflik global, mulai memicu kenaikan signifikan pada tarif transportasi udara dan laut di Batam. Kenaikan ini berdampak langsung pada mahalnya biaya perjalanan, yang perlahan membatasi mobilitas masyarakat dan wisatawan. Jika kondisi ini berlarut, ancaman perlambatan sektor pariwisata hingga ekonomi daerah kian nyata.
Pengamat ekonomi dari Universitas Batam, Dr. Mohamad Gita Indrawan, menilai dampak kenaikan tarif transportasi tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis.
“Dalam jangka pendek, kenaikan biaya perjalanan akan menekan jumlah wisatawan. Jika berlangsung lama, daya saing Batam bisa menurun dibanding destinasi (wilayah) lain,” ujarnya.
Ia mengingatkan, dampak jangka menengah juga perlu diantisipasi. Jika kondisi ini bertahan dalam rentang 6 hingga 18 bulan, tekanan terhadap pelaku usaha akan semakin besar.
“Kalau kondisi ini berlanjut 6 hingga 18 bulan, pelaku usaha bisa mengalami tekanan berat. Margin keuntungan menurun dan risiko pengurangan tenaga kerja bisa terjadi,” katanya.
Indikasi tekanan tersebut mulai terlihat dari data inflasi. Dalam tiga bulan pertama 2026, inflasi tahunan Batam meningkat dari 2,74 persen pada Januari menjadi 3,13 persen pada Maret. Komponen angkutan udara menjadi salah satu penyumbang utama, menandakan kenaikan tarif transportasi mulai dirasakan luas oleh masyarakat.
Dengan target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,75 juta orang pada 2026, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
Jika tidak diantisipasi, target tersebut berpotensi meleset, sekaligus mengancam sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengungkapkan bahwa pada Maret 2026 Batam mencatat inflasi sebesar 0,11 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,13 persen secara tahunan (year-on-year). Meski demikian, angka tersebut masih tergolong terkendali, salah satunya karena adanya stimulus pemerintah menjelang Idulfitri.
“Stimulus tersebut cukup efektif menjaga daya beli dan mobilitas masyarakat. Bahkan, angkutan udara mencatat deflasi dengan andil sebesar 2,55 persen dan angkutan laut sebesar 5,22 persen,” ujarnya, Senin (13/4).
Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi berubah seiring kenaikan harga avtur dan penyesuaian tarif tiket pesawat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada biaya perjalanan, tetapi juga merembet ke sektor lain, terutama distribusi barang.
Sebagai daerah yang tidak memiliki basis produksi utama, Batam sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kenaikan tarif angkutan akan berdampak langsung pada biaya logistik, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di pasar.
“Kenaikan biaya angkut akan memengaruhi harga komoditas strategis karena adanya penyesuaian ongkos kirim,” jelasnya.
Selain itu, kenaikan tarif transportasi juga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk perjalanan meningkat, terutama bagi kelompok dengan mobilitas tinggi, seperti pelaku usaha dan pekerja lintas daerah. Di sisi lain, kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari turut mempersempit ruang belanja masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian dengan mengurangi pengeluaran, termasuk menunda perjalanan atau beralih ke moda transportasi yang lebih terjangkau.
BPS menilai situasi ini perlu diantisipasi secara serius agar tidak memicu tekanan inflasi yang lebih besar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejumlah langkah strategis pun dinilai perlu segera dilakukan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif atau diskon terhadap komponen pembentuk harga tiket pesawat sebagai penyeimbang kenaikan harga avtur. Stabilitas pasokan barang juga harus dijaga melalui penguatan kerja sama antar daerah, terutama dengan wilayah penghasil komoditas pangan.
Di sisi lain, koordinasi dengan maskapai penerbangan menjadi penting agar tarif tetap berada dalam batas wajar dan tidak terlalu membebani masyarakat.
Dalam tekanan global yang tidak menentu, Batam dituntut memperkuat daya tahan ekonominya. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor transportasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan sektor pariwisata dan industri.
Jika tidak diantisipasi dengan tepat, kenaikan biaya transportasi berpotensi memicu efek domino yang lebih luas bagi perekonomian Batam. Sebaliknya, dengan respons kebijakan yang cepat dan terukur, tekanan ini masih dapat diredam agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam. (*/EUSEBIUS SARA)